JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlinsos Digital. Pasalnya, ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada keakuratan data penerimanya.
Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan langkah awal dari agenda besar pemerintah membangun sistem pemerintahan digital atau Government Technology (GovTech).
“Arahan Presiden mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data menjadi landasan untuk menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang lebih efektif,” ujar Tito saat Rakor Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di Kemendagri, Jakarta, dikutip, Senin (9/11/2026).
Dalam ekosistem tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri menyediakan basis data identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik.
NIK menjadi pengenal tunggal untuk memastikan identitas seseorang ketika mengakses layanan pemerintah. Sementara verifikasi biometrik membantu memastikan bahwa identitas yang digunakan benar-benar merujuk kepada orang yang bersangkutan.
"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, layanan kendaraan bermotor, maupun ATR/BPN. Sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ujar Tito.
Dalam konteks perlindungan sosial, integrasi tersebut memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas penduduk dengan berbagai sumber data, termasuk kondisi sosial ekonomi serta kepemilikan aset.
Hasil pencocokan menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah menilai kelayakan warga menerima bantuan tunai, nontunai, atau keduanya. Dengan demikian, verifikasi identitas melalui data Dukcapil menjadi bagian penting dari proses, tanpa mengesampingkan kriteria dan mekanisme penetapan penerima bantuan yang berlaku.
