Wacana Pemakzulan Wapres Gibran, Ketum PP Muhammadiyah: Terserah DPR

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjawab pertanyaan wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Senin (9/11/2026), salah satunya terkait wacana pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming. PP Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya pemakzulan terhadap Wapres Gibran kepada DPR RI. (Sumber: KompasTV/Michael Aryawan)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, pasca putusan MK dan MA, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyebut saat ini keputusan politik berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Saat ditemui awak media di kantornya, Senin (9/11/2026), Haedar menegaskan, apa pun langkah politik yang diambil DPR RI terkait pemakzulan, maka hal itu telah sesuai dengan mekanisme sistem perpolitikan di Indonesia. 

Namun Haedar juga mengingatkan DPR RI, agar segala keputusan terkait wacana pemakzulan Gibran sebagai wapres haruslah mendukung nilai-nilai demokrasi yang konstitusional dan sejalan dengan kemaslahatan umum, sekaligus menciptakan kondisi sosial politik yang aman.

Baca Juga: Surya Paloh soal Pemakzulan Gibran: Kalau Itu Satu-Satunya Penyelesaian, Jalankan Saja

"Sistem politik kita menjunjung nilai-nilai demokrasi, maka DPR mau mengagendakan apa pun itu (pemakzulan Gibran), silahkan saja, yang penting berbasis pada keabsahan dasar-dasar pengambilan keputusan, lalu kemaslahatan umum, juga menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif, karena kita tidak tahu DPR mau menyidangkan seperti apa, kita ikuti saja," kata Haedar.

Kepastian Hukum di Indonesia

Selain itu, Haedar Nashir juga mendesak adanya kepastian hukum di Indonesia, terkait suksesi kepemimpinan bangsa. Menurutnya, penegakkan hukum harus di atas kepentingan politik.

Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Minta 8 Parpol Musyawarah Tentukan Pemakzulan Gibran: Aklamasi Besar Sekali

"Sistem hukum kita ini semakin lama harus semakin stabil. Jangan selalu berubah karena kekuasaan, jangan selalu berubah karena kepentingan politik, hukum harus punya kepastian dan tidak boleh berubah karena hasrat-hasrat apa pun," tegas Haedar.

Terakhir, Haedar pun meminta segala keputusan terkait wacana pemakzulan Gibran haruslah dipertimbangkan secara matang, agar tidak berimplikasi pada kerusuhan sosial politik berkepanjangan, sehingga melupakan hak hidup sejahtera rakyat Indonesia.

Penulis: Michael Aryawan, jurnalis KompasTV DI Yogyakarta

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Redaksi-Kompas-TV

Sumber : Kompas TV