Bahlil Lahadalia Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menyatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga 31 Desember 2026, meski harga energi global masih mengalami tekanan.
Dengan kebijakan itu, harga Biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter, sedangkan Pertalite yang mendapat kompensasi pemerintah tetap dipertahankan Rp10.000 per liter.
Menurut Bahlil, kebijakan mempertahankan harga BBM tersebut merupakan arahan Prabowo Subianto Presiden RI supaya masyarakat penerima subsidi tidak terbebani kenaikan harga energi.
“Mau harga berapa pun, harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” ujar Bahlil di Maluku, seperti dikutip Antara, Senin (9/11/2026).
Pemerintah, sambung Bahlil, berupaya menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik dan pergerakan harga minyak dunia.
Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, harga normal minyak sekarang berada di atas Rp20.000 per liter. Tapi, dia tidak merinci jenis produk BBM yang menjadi acuan harga tersebut.
Selain mempertahankan harga, Bahlil meminta peningkatan pasokan dan penguatan armada distribusi BBM untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Langkah itu dilakukan menyusul adanya potensi peningkatan permintaan BBM bersubsidi ketika selisih harga dengan produk nonsubsidi semakin besar.
Bahlil juga menekankan pentingnya pengawasan penyaluran BBM agar subsidi dan kompensasi Pemerintah diterima masyarakat yang berhak.
Pemerintah mendorong penyaluran BBM bersubsidi dan berkompensasi tetap mengikuti ketentuan penerima manfaat serta volume yang telah ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan.
Sementara itu, khusus wilayah Maluku, Bahlil meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota minyak tanah menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Penambahan kuota tersebut juga diminta untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat saat memasuki bulan Ramadan. Tambahan pasokan, sambungnya, diperlukan untuk mengatasi persoalan ketersediaan minyak tanah di Maluku.
Meski demikian, Pemerintah belum merinci besaran tambahan kuota minyak tanah yang akan dialokasikan untuk wilayah tersebut. (ant/bil/rid)
