JAKARTA, KOMPAS.TV – Menko Kumham Impas Yusril Ihza Mahendra memastikan dugaan penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto mengarah pada tindak pidana makar.
Yusril menyampaikan hal itu pada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, saat polisi menetapkan tersangka dugaan penyadapan ilegal dan menahan para tersangka, belum ditemukan bukti yang mengarah pada tindakan makar.
“Jadi untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Menetapkan orang tersangka gak seperti orang ngomong di media sosial, ‘pendapat saya itu makar’,” ujarnya.
Baca Juga: DPR Proses Pemakzulan Wapres Gibran? Ini Kata Dasco & Habiburokhman
Ia menjelaskan, dalam konteks hukum, alat bukti harus ditemukan terlebih dulu sebelum menetapkan sangkaan pasal.
“Kalau seketika malam itu dinyatakan makar, itu kesempatan baik untuk mengajukan praperadilan menurut saya nanti kami ini hati-hati jangan sampai berpikir jangan sampai melakukan kesalahan.”
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekedar penyadapan, intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada satu tindak pidana makar,” ujarnya.
Menurut dia, kesimpulan itu diambil setelah sejumlah ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara berdiskusi tentang soal ini.
“Kalau yang disadap itu orang biasa itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum tapi yang disadap ini bukan orang biasa yang disadap ini presiden,” ujarnya.
“Presiden itu Primus Interpares, presiden itu bukan orang biasa, ini namanya presiden melekat dengan jabatannya bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu presiden dan melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang presiden.”
Bukan Penyadapan BiasaOleh sebab itu, lanjut Yusril, penyadapan terhadap seorang presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain, dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193 kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya,” ujarnya.
Baca Juga: [FULL] Menko Yusril Update Kasus Penyadapan Prabowo-Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
“Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh presiden, menggulingkan pemerintah, kita belum tahu tentang itu karena masih dalam tahap penyelidikan.”
Namun, ia memastikan untuk saat ini sudah cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal makar dengan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi tersebut.
“Sekarang memang perdalaman terus dilakukan alat bukti terus dihimpun.”
Dalam kasus penyadapan ini, Polri telah menetapkan empat tersangka, salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- penyadapan presiden
- yusril ihza mahendra
- penyadapan ilegal
- penyadapan
- makar
