YOGYAKARTA, KOMPAS - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan Muhammadiyah mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum dalam kasus penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat serta tokoh lainnya. Penegakan hukum itu harus adil, obyektif, dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Haedar menjawab pertanyaan wartawan di sela jumpa pers di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di Kota Yogyakarta, tentang rencana pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah.
Menurut Haedar, Muhammadiyah mendukung Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum berbasis konstitusi terhadap setiap pelanggaran hukum. Hal ini termasuk dalam kasus penyadapan, yang salah satu tersangkanya adalah mantan Kepala Polri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Haedar menyebut, kasus ini harus diselesaikan sesuai porsinya secara adil, obyektif, dan transparan. Karena itu, diperlukan pengawalan dan kontrol sosial dalam penanganan hukumnya.
Meski demikian, Haedar mengingatkan agar kasus ini jangan sampai melupakan kasus-kasus lain yang juga penting, termasuk pemberantasan korupsi. "Ketika ada kasus penyadapan, jangan berhenti juga (penanganan) kasus korupsi yang terus terjadi," tuturnya.
Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu larut dalam kehebohan yang menyertai terungkapnya kasus ini. Saat ini, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa kasus itu diselesaikan oleh proses hukum.
"Maka kita mendorong, percaya, bahkan berada di belakang Presiden Prabowo untuk menegakkan konstitusi, hukum, dan segala peraturan yang berlaku dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya (Kompas, 4/11/2026), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat dan media. Penyadapan itu diketahui dilakukan sejak 2025.
Bareskrim Polri pun menetapkan Listyo sebagai tersangka. Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Listyo juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Harus ada proses hukum yang berkeadilan dan transparan sehingga siapa saja yang terlibat nantinya diberi hukuman setimpal.
Selain Listyo, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri, dan Irjen Slamet Uliandi selaku Perwira Tinggi Bareskrim Polri.
Dimintai pandangannya secara terpisah, Guru Besar Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof Zuly Qodir juga berharap kasus ini diusut tuntas. Harus ada proses hukum yang berkeadilan dan transparan sehingga siapa saja yang terlibat nantinya diberi hukuman setimpal.
Selain itu, kepolisian harus mengungkap motif para tersangka yang merupakan aparat keamanan melakukan penyadapan tersebut. Hal ini untuk menghindari berkembangnya persepsi liar di masyarakat, termasuk dugaan makar terhadap pemerintahan oleh kelompok tertentu.
"Makanya, ini harus diusut tuntas, kenapa (para tersangka) melakukan itu, agar tak jadi bola panas," ujar Zuly.
