Pemerintah berencana memperluas pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke seluruh sektor pada 2027. Insentif tersebut ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perluasan insentif tersebut berpotensi menjangkau sekitar 13 juta pekerja.
Menurut Airlangga, PPh 21 DTP menjadi salah satu insentif yang disiapkan pemerintah untuk mendukung masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan menengah.
“Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp10 juta,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan fasilitas PPh 21 DTP sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.
Insentif tersebut berlaku sepanjang Januari hingga Desember 2026. Dalam beleid itu, pemerintah menyebut kebijakan tersebut diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial.
“Untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal,” tulis aturan tersebut.
Pada 2026, fasilitas PPh 21 DTP diberikan kepada pekerja di lima sektor padat karya yang dinilai rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Kelima sektor itu meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.
Sebanyak 133 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) tercakup dalam kebijakan tersebut. Untuk sektor pariwisata, penerima insentif mencakup usaha hotel, vila, restoran, agen perjalanan, hingga jasa MICE atau meeting, incentive, convention, and exhibition.
Bagi pegawai tetap, insentif diberikan kepada pekerja yang memiliki penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 10 juta per bulan. Besaran penghasilan tersebut ditentukan berdasarkan masa pajak Januari 2026 atau bulan pertama pekerja mulai bekerja.
Sementara bagi pegawai tidak tetap atau pekerja lepas, penerima insentif harus memiliki rata-rata upah harian maksimal Rp 500 ribu atau upah bulanan maksimal Rp 10 juta.
Pekerja penerima fasilitas tersebut juga diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah tervalidasi dan terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
