JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan adanya sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi yang berencana menyampaikan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme resmi di parlemen.
Menurut Dasco, aspirasi tersebut juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat. Mereka menginginkan agar persoalan yang menyangkut Gibran dapat dibahas secara formal melalui forum DPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA:Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah World Esports Championship 2026, 101 Negara Ikut
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
"Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," sambungnya.
Meski demikian, Dasco menjelaskan DPR RI saat ini masih menjalani masa reses. Para anggota dewan baru akan kembali memasuki masa sidang pada Selasa, 10 November 2026, setelah menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.
BACA JUGA:Breaking! Kemendikdasmen Siapkan Aturan Baru SMA 2027, Jurusan IPA-IPS-Bahasa Kembali Berlaku
Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini pimpinan DPR belum menggelar rapat, termasuk rapat Badan Musyawarah bersama fraksi-fraksi.
Selain itu, DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," ujarnya.
Dasco menegaskan, pihaknya akan mencermati perkembangan situasi setelah DPR kembali memasuki masa sidang.
BACA JUGA:Hari Diabetes Sedunia 2026, Dokter Bagikan Tips Pilih Camilan Tepat untuk Menjaga Gula Darah
Dengan demikian, pembahasan maupun langkah lanjutan dapat dilakukan melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.
Untuk sementara, komunikasi mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal di antara anggota lintas fraksi karena masa sidang belum dimulai.
"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang. Dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," pungkasnya.
