Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej menegaskan penagih utang atau debt collector tidak bisa menarik kendaraan penunggak seenaknya. Eksekusi harus sesuai hukum.
Dia menjelaskan, persoalan pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata. Namun, masalah tersebut dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila proses penagihan dilakukan dengan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan melawan hukum lainnya.
Advertisement
"Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut, di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Eddy, penyelesaian persoalan pembiayaan seharusnya tidak hanya berfokus pada penanganan ketika konflik sudah terjadi. Pencegahan justru harus dimulai sejak awal, termasuk saat perusahaan pembiayaan melakukan verifikasi kemampuan dan kelayakan calon debitur sebelum perjanjian ditandatangani.
Perusahaan pembiayaan perlu memastikan kemampuan dan kelayakan debitur. Sehingga tidak muncul persoalan yang berkembang menjadi konflik di kemudian hari.
Eddy juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan. Penyebaran data pribadi debitur tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Selain itu, pihak penagih harus memiliki legalitas dan sertifikasi serta menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
