Jakarta, VIVA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali mengungkit soal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026), ia menegaskan sudah sejak lama menilai Sigit perlu diganti.
"Buktinya, saya sekarang kepingin ngomong. Tahun berapa kan saya sudah ngomong bahwa Pak Sigit itu sudah waktunya, aduh, diganti," kata Megawati.
Pernyataan itu disambut tepuk tangan peserta. Megawati menegaskan sikapnya bukan karena kedengkian.
"Benar kan? Lho, saya tidak sirik, tidak benci," ujarnya.
Bareskrim Polri menyatakan empat perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Selain Listyo Sigit, tiga tersangka lain adalah Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga dari empat tersangka ditahan di Mako Brimob, sementara satu tersangka belum ditahan karena sakit pascastroke.
Megawati lantas mengaitkan sikapnya dengan pengalaman sebagai orang yang disadap. Ia menyinggung soal dirinya yang tidak menggunakan telepon seluler, yang menurut dia kembali ramai dibicarakan.
"Saya memang nggak punya HP, memang nggak punya," kata Megawati.
Sebagai informasi, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan bahwa Listyo Sigit Prabowo (LSP), dan Ahrie Sonta (ASN) serta Eko Hadi (EH) ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan penetapan ini berdasarkan scientific crime investigation dan proses penanganan perkara.
"Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ucap Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin, di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Kemudian, Bareskrim Polri kembali menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedur atau ilegal typing, terharap nomor telepon presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik dan media, dan tokoh ormas, LSM, dan pengusaha," ucapnya.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan atas tiga pasal. Pertama Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP yang berbunyi secara melawan hukum, mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi yang tidak bersifat publik dengan ancaman pidana selama 10 tahun.
