jpnn.com, JAKARTA - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penjelasan mengenai temuan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya merupakan kewenangan penyidik Polri.
"Detail-detailnya kami serahkan pada penyidik. Kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik, itu yang berwenang menjelaskan adalah para penyidik," ucap Yusril saat jumpa pers di Jakarta, Senin.
BACA JUGA: Prabowo Tahu Disadap dari Laporan Kapolri Jenderal Suyudi
Dia mengatakan penyidikan kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri itu masih berlangsung sehingga penjelasan mengenai temuan teknis penanganan perkara menjadi wewenang pihak kepolisian.
Terkait kemungkinan pembukaan hasil penyadapan kepada publik agar motif para tersangka menjadi jelas, Yusril juga menyerahkannya kepada penyidik.
BACA JUGA: Prabowo, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Bertemu, Lihat! Ini yang Dibahas
"Ya karena penyidik juga, kan, komunikasi kepada publik," katanya.
Kepolisian masih mendalami perkara dengan memeriksa saksi, menghimpun alat bukti, serta meminta pendapat para ahli.
BACA JUGA: Polda Metro Jaya Memutasikan 3 Perwira, Brigjen Ade Ary Jadi Kepala Biro Operasi
Perkembangan penyidikan, lanjut dia, tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
Selain itu, dia menyatakan pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut karena tindak lanjut sepenuhnya diserahkan kepada Polri, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian agar penegakan hukum berjalan secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Kami percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional," ujar Yusril.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026. (ant/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 11 Kreator Terpilih Mewakili Indonesia di TikTok Awards Southeast Asia 2026
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
