Jakarta: Semangat menjaga kelestarian alam dan merawat keseimbangan ekosistem kembali ditegaskan lewat pendekatan yang humanis dan partisipatif. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta tokoh adat setempat berhasil menyelesaikan penertiban dan pemulihan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah, seluas 88 hektare.
Menariknya, proses penertiban yang mencakup penataan kembali ribuan pohon sawit ini berjalan dengan suasana kondusif. Sebanyak 43 pihak yang sebelumnya memanfaatkan kawasan tersebut secara sukarela memilih untuk menghentikan aktivitasnya dan membongkar pondok kerja secara mandiri.
Keberhasilan langkah persuasif ini tidak lepas dari pelibatan aktif masyarakat setempat serta peran Demung sebagai pemangku adat Dayak. Pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal serta nilai-nilai penghormatan terhadap alam termasuk tradisi Kaharingan menjadi jembatan komunikasi yang efektif.
Kesadaran bersama yang terbangun membuat proses penertiban berlangsung tertib tanpa gesekan, sekaligus menunjukkan indahnya gotong royong dalam merawat bumi.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengapresiasi tingginya kesadaran para pihak serta dukungan penuh dari Bupati Sukamara, tokoh adat, dan seluruh instansi terkait. Menurutnya, langkah sukarela ini menjadi fondasi yang sangat baik untuk memulai kembali pemulihan ekosistem gambut di SM Lamandau yang sebelumnya sempat teruji oleh insiden kebakaran hutan.
Baca Juga :
Menko Dudung: Penegakan Hukum Harus Tegas agar Karhutla Tak Berulang
“Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kita bersama, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan. Kami sangat mengapresiasi iktikad baik para penggarap yang bersedia menghentikan aktivitas secara sukarela serta dukungan para tokoh adat,” kata Rudianto dalam keterangan dikutip, Senin, 9 November 2026.
Senada, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menilai tumbuhnya kesadaran masyarakat dan tokoh adat memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar penertiban fisik di lapangan.
"Ada nilai yang lebih besar, yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam. Perlindungan hutan memang membutuhkan keterlibatan semua pihak," jelas Januanto.
Ilustrasi) Kerusakan lingkungan hidup dampak perang. Foto: Pexels.com/ Alfo Medelros
Sebagai langkah lanjutan pascapenertiban, Kemenhut melalui koordinasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan pengelola kawasan kini tengah menyiapkan program pemulihan secara menyeluruh. Areal seluas 88 hektare tersebut rencananya akan direvegetasi menggunakan jenis-jenis tumbuhan asli setempat.
Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan tutupan vegetasi, memulihkan habitat satwa liar, serta menjaga fungsi hidrologis gambut demi keseimbangan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.
