Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan pemerintah daerah setempat tidak khawatir terhadap beban anggaran pengangkatan 9.687 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Rudy di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, mengatakan kemampuan fiskal daerah mencukupi untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK yang akan mengalami perubahan status kepegawaian.
"Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," kata Rudy.
Baca juga: DPR dan pemerintah sepakati PPPK paruh waktu lintas profesi jadi penuh waktu
Menurut dia, pembiayaan PPPK paruh waktu selama ini juga telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor sehingga pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.
Rudy menilai ribuan PPPK tersebut merupakan bagian dari aparatur yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor.
"Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor, yang sekarang pun pembiayaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," ujarnya.
Ia menegaskan Pemkab Bogor akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat mengenai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
"Apa yang menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, maka kami sami'na wa atha'na, kita tindak lanjuti bersama-sama," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Bogor telah mengukuhkan sebanyak 9.687 pegawai paruh waktu pada 14 November 2025 sebagai bagian dari persiapan pengangkatan PPPK sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca juga: Pemerintah angkat PPPK paruh waktu jadi penuh waktu per 1 Januari 2027
Pengukuhan tersebut disebut sebagai yang terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Saat itu, Rudy menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memperoleh kuota awal sebanyak 4.500 PPPK pada 2026. Namun, pemerintah daerah menyatakan kesiapan anggaran apabila pemerintah pusat membuka kesempatan pengangkatan bagi seluruh pegawai paruh waktu.
Sementara itu, pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan tersebut diputuskan setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/11).
Baca juga: Anggota DPR sebut alih status PPPK paruh waktu jawab aspirasi warga
Rudy di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, mengatakan kemampuan fiskal daerah mencukupi untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK yang akan mengalami perubahan status kepegawaian.
"Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," kata Rudy.
Baca juga: DPR dan pemerintah sepakati PPPK paruh waktu lintas profesi jadi penuh waktu
Menurut dia, pembiayaan PPPK paruh waktu selama ini juga telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor sehingga pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.
Rudy menilai ribuan PPPK tersebut merupakan bagian dari aparatur yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor.
"Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor, yang sekarang pun pembiayaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," ujarnya.
Ia menegaskan Pemkab Bogor akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat mengenai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
"Apa yang menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, maka kami sami'na wa atha'na, kita tindak lanjuti bersama-sama," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Bogor telah mengukuhkan sebanyak 9.687 pegawai paruh waktu pada 14 November 2025 sebagai bagian dari persiapan pengangkatan PPPK sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca juga: Pemerintah angkat PPPK paruh waktu jadi penuh waktu per 1 Januari 2027
Pengukuhan tersebut disebut sebagai yang terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Saat itu, Rudy menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memperoleh kuota awal sebanyak 4.500 PPPK pada 2026. Namun, pemerintah daerah menyatakan kesiapan anggaran apabila pemerintah pusat membuka kesempatan pengangkatan bagi seluruh pegawai paruh waktu.
Sementara itu, pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan tersebut diputuskan setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/11).
Baca juga: Anggota DPR sebut alih status PPPK paruh waktu jawab aspirasi warga
