JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung pernyataan lamanya soal pergantian mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Ia mengaku sudah sejak beberapa tahun lalu menyampaikan bahwa posisi Listyo Sigit sudah waktunya diganti.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, yang kini menyeret nama Listyo Sigit.
BACA JUGA:Petaka Megawati Hangestri! Hillstate Dibantai IBK Altos 0-3, Megatron Cuma Cetak 7 Poin di Liga Voli Korea
Presiden ke-5 RI ini mengingatkan kembali pernyataan yang pernah ia lontarkan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun berapa kan saya udah ngomong bahwa itu Pak Sigit tuh udah waktunya, aduh, diganti," katanya di hadapan para kader di sekolah partai, Lenteng Agung, Senin, 9 November 2026.
Megawati menegaskan bahwa pandangannya tersebut bukanlah dilandasi rasa sirik atau kebencian pribadi, melainkan mengacu pada aturan serta keputusan yang semestinya ditegakkan.
BACA JUGA:Petaka Megawati Hangestri! Hillstate Dibantai IBK Altos 0-3, Megatron Cuma Cetak 7 Poin di Liga Voli Korea
"Benar kan? lho saya tidak sirik, tidak benci, tidak asal ngomong tapi apa? Karena aturan," tegasnya.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Republik Indonesia.
Salah satu tersangka yakni mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo (LSP)
BACA JUGA:Debut Megawati Hangestri Bersama Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026-2027, Hadapi IBK Altos Sore Ini!
Selain Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim juga menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan terakhir Irjen Slamet Uliandi yang sebelumnya masih status saksi.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan dalam penetapan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal menggunakan KUHAP baru.
