Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan cadangan daya listrik atau reserve margin domestik saat ini hanya berada di kisaran 1 gigawatt (GW). Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan Indonesia memiliki kapasitas pembangkit listrik terpasang sekitar 79 GW.
Namun, kapasitas tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan untuk memasok kebutuhan listrik karena daya mampu pasok hanya mencapai 55 GW. Proyeksi beban puncak sebesar 54 GW menyebabkan sistem kelistrikan nasional hanya memiliki ruang cadangan sekitar 1 GW untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi maupun gangguan operasional pembangkit.
“Kapasitas terpasang kelistrikan kita 79 GW. Di mana daya mampu pasok adalah 55 GW, dan pada saat itu beban puncak 54 GW. Jadi Cadangan atau reserve margin kita relatif tipis, hanya 1 GW,” kata Yuliot saat menyampaikan paparan dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11).
Yuliot berpendapat, kondisi saat ini membuat sistem kelistrikan nasional rentan mengalami gangguan apabila terjadi masalah pada pembangkit listrik berkapasitas besar. Gangguan pada satu pembangkit dapat mengurangi pasokan listrik secara signifikan dan mengganggu keseimbangan pasokan dengan kebutuhan listrik.
Ia menyebut sejumlah wilayah pernah mengalami gangguan sistem kelistrikan. Kejadian tersebut antara lain berlangsung di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Jawa. “Kalau 1 GW ini mungkin pada saat itu ada gangguan terhadap pembangkit besar, ini kondisinya agak memprihatinkan, atau ini sistemnya akan terganggu secara keseluruhan,” ujarnya.
Yuliot mengatakan Kementerian ESDM kini tengah berupaya menjaga kecukupan pasokan listrik, terutama ketika sistem menghadapi periode beban puncak. Salah satu langkahnya yakni menjamin ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik.
Kebutuhan batu bara pembangkit PLN pada 2026 diperkirakan mencapai 142 juta ton. Sementara itu, PLN telah menyampaikan proyeksi kebutuhan batu bara 173 juta ton pada tahun depan.
Pemerintah juga mengantisipasi kebutuhan batu bara yang lebih besar pada 2027 melalui koordinasi kontrak pasokan batu bara lebih awal. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan pasokan agar PLN tidak perlu menghadapi ketidakpastian kontrak baru setiap pergantian tahun.
Selain volume pasokan, pemerintah juga memperhatikan kesesuaian spesifikasi kalori batubara dengan kebutuhan pembangkit. Yuliot menjelaskan, penggunaan batu bara dengan kalori yang tidak sesuai dapat mengganggu keandalan operasional pembangkit dan berpotensi memengaruhi pasokan listrik.
“Selama ini misalnya yang memerlukan medium range kalori, ini kan kalau disuplai dengan low range kalori itu justru keandalan kelistrikannya justru terganggu,” kata Yuliot.
Dorong Pemanfaatan EBTDi sisi lain, pemerintah mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk memperkuat pasokan listrik nasional. Kapasitas terpasang EBT Indonesia saat ini berada di angka 10,7 GW yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, dan sumber energi terbarukan lainnya.
Sumber energi lainnya yakni dengan mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sarulla di Sumatera Utara dari 330 megawatt (MW) menjadi 1.100 MW. Langkah lainnya yakni mendorong pengoperasian PLTA Batang Toru yang memiliki kapasitas 510 MW.
Pemerintah berupaya mempercepat pengembangan EBT di wilayah lain, termasuk proyek PLTA Kayan di Kalimantan yang terdiri atas Kayan 1, Kayan 2, dan Kayan 3. Lebih jauh, pemerintah juga mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW sebagai salah satu program prioritas.
Pengembangan EBT ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) melalui program dediselisasi. “PLTS 100 GW ini mengejar program dediselisasi bisa berjalan, sehingga biaya produksi listrik bisa menjadi lebih rendah, dan dampaknya itu adalah terhadap subsidi dan kompensasi yang disediakan oleh pemerintah,” ujar Yuliot.
