Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati mengungkapkan masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah.
Ia menyebut masih banyak guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid yang selama ini belum mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal, kelompok tersebut memiliki peran sosial dan keagamaan yang cukup besar di tengah masyarakat.
Karena itu, diperlukan pemetaan kembali terhadap kelompok penerima manfaat, termasuk kemungkinan realokasi anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya semakin berkurang kepada kelompok lain yang belum mendapatkan perlindungan.
Sutopo mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya gotong royong dari berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan jaminan kesehatan. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah daerah yang cukup menantang membutuhkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, lembaga filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang, hari ini.
Sementara itu, Taj Yasin mengapresiasinya atas usulan memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok pekerja sosial. Pihaknya akan terus mengupayakan agar para guru ngaji dan marbot mendapatkan perlindungan kesehatan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab menyampaikan Pemprov Jateng telah menyiapkan pembiayaan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Terkait evaluasi pembiayaan, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk kelompok peserta tertentu, termasuk mereka yang sebelumnya mendapat perlindungan selama masa pandemi COVID-19.
Zulfachmi menjelaskan, terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp 1,7 miliar yang berpotensi dialokasikan untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat lain yang membutuhkan. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah guru ngaji dan marbot masjid.
Selain itu, peluang perluasan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat membantu Pemprov Jateng memastikan akses jaminan kesehatan tidak hanya menjangkau masyarakat yang telah terdata, tetapi juga para pekerja sosial dan keagamaan yang berperan penting di tengah masyarakat.
Melalui penguatan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah daerah berharap cakupan perlindungan kesehatan semakin inklusif. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah, merata, dan berkelanjutan.
(akd/ega)
