jpnn.com, PAPUA PEGUNUNGAN - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta perhatian pemerintah pusat agar dana transfer ke daerah (TKD) diberikan secara maksimal.
Alasannya, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat saat ini sangat menyulitkan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
BACA JUGA: Dirilis Bulan Ini, Mobil Listrik Hyundai Neira Kantongi TKDN di Atas 60 Persen
“Kami meminta perhatian pemerintah pusat, karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain, selain TKD, termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” kata Sekda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban.
Menurut Elai Giban, Provinsi Papua Pegunungan tidak memiliki sumber dana lain selain bersumber dari dana TKD.
BACA JUGA: Kucurkan Rp 30 Miliar Dana TKD, Pemkot Pariaman Perbaiki 31 Ruas Jalan Rusak pada 2026
Provinsi ini juga tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga seluruh program pembangunan baru bisa berjalan jika dana TKD tercukupi.
“Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal,” ujarnya.
BACA JUGA: APKASI Minta Pusat Pulihkan Dana TKD untuk NTT
Saat ini, dengan keterbatasan fiskal Pemprov Papua Pegunungan tetap melayani kebutuhan masyarakat.
Dia mencontohkan penggunaan dana otsus, dimana Pemprov Papua Pegunungan tetap merealisasikan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu juga dilakukan pembangunan jalan, jembatan di sejumlah kabupaten lewat Dana Transfer Infrastruktur (DTI).
Di bidang pendidikan, misalnya, sedang dibangun sekolah berasrama untuk mempersiapkan lulusan pendidikan menengah berkualitas.
Di bidang kesehatan, sedang dilakukan penambahan bangunan puskesmas di delapan kabupaten.
Sedangkan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, sudah dikembangkan koperasi dan pembinaan UMKM dimana salah satu fokus usaha adalah pemasaran kopi dan bawang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Pegunungan Marthen Kogoya menjelaskan sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan pada 2023 lalu hingga tahun 2026, dana otonomi khusus yang diterima menunjukkan tren menurun.
“Ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Akibat penurunan dana tersebut, program yang sudah dibuat pemerintah provinsi mengalami kesulitan untuk direalisasikan.
“Karena itu kami meminta perhatian Presiden agar dana TKD Provinsi Papua Pegunungan bisa dipulihkan kembali,” timpalnya.
Dia menyarankan, jika memang kebijakan efisiensi masih diterapkan, harus ada pengecualian pada daerah tertentu, terlebih daerah otonom baru seperti Papua Pegunungan.
“Papua Pegunungan ini tidak punya PAD. Jadi berharap sepenuhnya dari TKD pusat. KalauTKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ungkap Marten Kogoya.
Sementara itu, terkait pemanfaatan anggaran daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Otsus se-Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Grand Baliem, Wamena, Jayawijaya.
Selain melibatkan anggota DPRK mekanisme pengangkatan, Kemendagri juga melaksanakan hal yang sama kepada para pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) se Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis dan Jumat, 4 -5 November 2026. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Purbaya Dipecat, Menkeu Suahasil Diminta Mengevaluasi Pemotongan TKD
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
