Kemensos Beberkan Alasan Mengurangi Penerima PBI Jaminan Kesehatan di Natuna

viva.co.id
6 jam lalu
Cover Berita

Natuna, tvOnenews.com - Kementerian Sosial (Kemensos) beberkan alasan pihaknya mengurangi jumlah penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, sebanyak sekitar 1.300 peserta menyusul perubahan data kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Puryanti mengatakan pengurangan tersebut terjadi karena adanya perubahan status kesejahteraan warga berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca Juga :
Kemensos Usulkan Lebih dari 10 Nama Calon Pahlawan Nasional, Prabowo Umumkan Besok
Hadapi Ancaman Bencana Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Siapkan Logistik di 800 Titik hingga Perkuat Penanganan Kesehatan

"Total warga kita yang masuk dalam PBI JK sekitar 21 ribu lebih. Karena ada pengurangan itu, sekarang jumlahnya tinggal sekitar 20 ribu," ucapnya, Senin (9/11/2026).

Bahkan dijelaskannya, bahwa warga yang menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan tidak perlu membayar iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena biaya tersebut ditanggung pemerintah pusat.

Sementara itu, warga yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI JK harus membayar iuran secara mandiri apabila ingin tetap memperoleh layanan BPJS Kesehatan. Jika tidak, warga harus menggunakan layanan umum saat berobat.

Puryanti mengatakan masyarakat yang mengidap penyakit kronis dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan dengan berkoordinasi bersama pemerintah desa atau kelurahan setempat.

"Terkait hal ini, kami sudah memberitahukan kepada desa dan kelurahan agar masyarakat segera melakukan reaktivasi atau mendaftar kembali," ujar dia.

Selain mengajukan reaktivasi, masyarakat juga diminta memperbarui data kesejahteraan, terutama terkait kategori desil, agar status kepesertaan dapat disesuaikan dengan kriteria penerima bantuan.

Ia mengingatkan warga yang tidak melakukan pembaruan data berisiko kembali dikeluarkan dari daftar penerima PBI JK.

Terkait hal tersebut lanjut dia, bisa dikoordinasikan dengan kelurahan dan desa setempat.

"Harus ada pembaruan desil. Jika tidak diperbarui, ke depannya kepesertaan akan diputuskan," pungkasnya. (ant)

Baca Juga :
531 Warga Rentan di Jepara Didaftarkan ke Program JKN, BPJS Kesehatan Gandung Polisi untuk Jamin Perlindungan
Kemensos dan KPAI Bangun Sinergi untuk Pastikan Perlindungan Siswa Sekolah Rakyat
Kabar Baik! Masyarakat Bisa Pakai BPJS Kesehatan di Klinik Koperasi Merah Putih, Menkes: Sama Seperti Klinik Swasta

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Mengapa Subaru Masih Setia Pakai Mesin Boxer? Ini Kelebihan dan Kekurangannya
• 7 jam lalumedcom.id
thumb
Panda Nababan Berpulang, Wartawan Senior yang Menjadi Tokoh Penting PDIP
• 10 jam lalucumicumi.com
thumb
Tiba di Argentina, Paus Leo XIV Kritik Kebijakan Penghematan Presiden Javier Milei
• 18 jam lalumetrotvnews.com
thumb
8 dari 10 Penduduk Indonesia Sudah Terhubung Internet, Ini Data Terbarunya
• 13 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Trump bentuk gugus tugas Iron Gate cegah alur senjata Iran
• 15 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.