JAKARTA, KOMPAS — Puluhan demonstran dari Aliansi Rakyat Menggugat, Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat, dan beberapa kelompok ormas lainnya menggelar unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/11/2026) untuk mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Pihak Istana Wapres sempat mempersilakan perwakilan massa berdialog, namun para demonstran menolak tawaran tersebut.
Unjuk rasa yang berlangsung di depan Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, tersebut berlangsung tertib. Demonstran yang berjumlah sekitar 40 orang menuntut agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming mundur dari jabatannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menegaskan, pemerintah memandang penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian penting dari esensi demokrasi. "Bapak Wakil Presiden sangat menghormati apa yang disebut dengan aspirasi dan beliau memahami itu sebagai hal yang (terkait) asas demokrasi bangsa kita," ujar Al Muktabar.
Al Muktabar melanjutkan, Istana Wakil Presiden sempat membuka gerbang untuk mengundang perwakilan massa agar dapat berdiskusi dan menyampaikan tuntutan di dalam ruangan yang telah disiapkan. Langkah tersebut ditempuh agar komunikasi antara pihak Istana Wapres dan demonstran dapat berjalan lebih kondusif.
Al Muktabar bahkan telah turun langsung menemui kelompok massa tersebut di depan gerbang untuk menyampaikan undangan dari Wapres Gibran yang mengundang demonstran berdialog. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti dasar pertimbangan massa aksi yang menolak tawaran tersebut.
"Ya, itu yang kita tidak tahu persis alasan tidak berkenan, tapi kita dengar langsung karena saya langsung ke depan untuk kita bisa berkomunikasi berdialog, tapi belum berkenan," ujar Al Muktabar.
Sementara itu, sehari menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 DPR pada Selasa (10/11/2026), sejumlah anggota DPR gencar bersuara agar parlemen menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka.
DPR sejauh ini belum mengambil langkah atau sikap kelembagaan apa pun lantaran pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi untuk membahas hal tersebut.
“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Dasco, hingga saat ini DPR belum mengambil langkah atau sikap kelembagaan apa pun. Hal ini lantaran pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan (rapim) maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi untuk membahas hal tersebut.
”Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR,” ujar Dasco.
DPR akan menunggu setelah masa sidang besok. ”Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tutur Dasco.
Ketua Harian Partai Gerindra itu membenarkan adanya komunikasi lintas fraksi mengenai usulan hak angket maupun wacana pemakzulan. Namun, ia menilai komunikasi itu masih berada pada penjajakan diskusi nonformal saja.
"Besok itu baru pembukaan masa sidang. Proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang sudah resmi bergulir. Ada beberapa mekanisme menurut peraturan tata tertib yang memang harus dijalankan sesuai aturan yang ada,” ucap Dasco.
Diketahui, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Jumat (30/10/2026). Surat keterangan itulah yang digunakan koalisi partai pengusung saat mendaftarkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Putusan MA itu dikeluarkan sekitar tiga pekan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang juga terkait dengan polemik ijazah Gibran. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA di Indonesia.
Sementara itu, Wapres Gibran dalam beberapa kesempatan menyatakan memiliki bukti kelulusan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Pasalnya, bukti kelulusan itu yang membuatnya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
”Ya, kalau saya enggak lulus SMA, kan, enggak mungkin bisa kuliah. Saya, kan, kuliah sampai S-1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10/2026).
