BANDAR LAMPUNG, KOMPAS - Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung masih mendalami kasus dugaan pelecehan yang menyeret dosen berinisial RF. Dari hasil pemeriksaan internal, tim menemukan adanya perbuatan tindak kekerasan seksual dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh terlapor terhadap korban saat masih menjadi mahasiswi.
Kasus dugaan pelecehan itu mencuat setelah korban mengungkapkan peristiwa yang dialaminya melalui media sosial, pada Minggu (8/11/2026). Dalam unggahannya, korban menyebut pelecehan itu terjadi pada 5 Mei 2026. Saat itu, korban masih menjadi mahasiswi program pascasarjana Unila.
Dalam unggahannya, korban menceritakan peristiwa itu terjadi saat korban datang bersama seorang teman ke ruangan dosen untuk meminta tanda tangan untuk keperluan berkas akademik.
Namun, dosen itu justru melontarkan perkataan yang membuat korban tidak nyaman. Saat teman korban keluar ruangan untuk memperbaiki berkas yang salah, dosen itu sempat memegang pipi dan mengelus telinga korban.
Tidak berhenti di situ, dosen itu menutup pintu ketika korban hendak meninggalkan ruangan. Korban mengaku dipeluk, dipegang pipinya, dan mencium keningnya. Saat itu, korban langsung mendorong dosen itu, menyampaikan keberatan, lantas buru-buru meninggalkan ruangan.
Saat dikonfirmasi, Satgas PPKPT Unila membenarkan laporan dugaan pelecehan dengan terlapor seorang dosen berinisial RF. RF tercatat sebagai dosen pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila.
“Terkait dengan terlapor (RF), kami sudah melakukan pemeriksaan. Di sini, Satgas PPKPT bukan aparat penegak hukum untuk menyatakan pelaku bersalah atau tidak. Tapi, kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual,” kata Sukarmin, anggota Satgas PPKPT Unila saat ditemui di Universitas Lampung, pada Senin (9/11/2026).
Secara internal, kata Sukarmin, Satgas PPKPT memeriksa seusai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam aturan tersebut dijelaskan, tindak kekerasan yang dimaksud antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi.
Sebelumnya, kata dia, Satgas PPKPT juga mengupayakan pencegahan dan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi. Namun, dalam prosesnya, tim satgas menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana kekerasan seksual sehingga kemudian menyerahkan kelanjutan kasus tersebut kepada korban.
Menurut dia, Satgas PPKPT hanya dapat memproses unsur pelanggaran yang berkaitan dengan etik dan kaitannya dengan status pegawai negeri sipil (PNS) dosen tersebut. Secara internal, Sukarmin, dosen yang bersangkutan memang bakal dikenai sanksi administratif.
Namun, Sukarmin mengatakan, Satgas PPKPT tidak berwenang menjatuhkan sanksi. Kewenangan terkait pemberian sanksi administratif berada di level pimpinan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
“Kami tidak spesifik mengatakan ringan, sedang, atau berat. Yang jelas, sudah terjadi pelanggaran dan ada sanksinya. Secara normatif, sanksi terberat adanya pemecatan,” ujarnya.
Menurut dia, pihaknya akan memberikan perlindungan dan pendampingan jika korban berencana melaporkan kejadian tersebut pada aparat kepolisian. “Kami persilakan (korban) melakukan proses hukum di luar proses yang sudah kami lakukan. Jadi, dari Satgas PPKPT ini jelas, korban sudah kami berikan perlindungan dan hak-haknya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung Budi Sutomo menyatakan, kampus sudah berupaya melindungi hak-hak korban yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswi. Selain membantu korban untuk mempercepat proses akademik, pihak kampus juga berupaya memberikan pendampingan psikologis pada korban.
Setelah kasus ini mencuat ke publik, kata dia, kampus melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan keinginan korban. Selain memeriksa terlapor, pihak kampus juga meminta keterangan dari saksi ahli.
“Pemeriksaan ini agak lama karena kami mendalami bukti-bukti. Kasus ini sensitif. Jadi memang agak mendalam. Makanya agak lama, tapi bukan kami mengulur-ngulur,” kata Budi.
Hingga Senin sore, Kompas sudah berupaya menghubungi korban untuk mengonfirmasi terkait peristiwa yang dialaminya. Namun, hingga berita ini dibuat, korban belum menjawab pesan dan merespon panggilan.
