Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram.
IDXChannel - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.
Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Asrorun menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif penggunaan vape terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, perangkat rokok elektrik dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran zat terlarang.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Asrorun dalam keterangan resmi, Senin (9/11/2026).
Dalam penjelasan fatwa tersebut, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat elektronik berbaterai yang bekerja dengan memanaskan cairan berisi sejumlah bahan, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Proses itu menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup penggunanya.
MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang dapat menimbulkan ketergantungan. Zat tersebut juga dinilai berisiko mengganggu fungsi sistem saraf serta berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh.
Selain penggunaan, MUI menetapkan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram. Larangan juga berlaku terhadap seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Asrorun mengutip poin kedua dan ketiga ketentuan hukum fatwa tersebut.
Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap masyarakat, terutama kalangan anak muda dan pelaku usaha, memahami serta menjalankan ketentuan tersebut. Langkah ini diharapkan mampu melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya.
(Rahmat Fiansyah)
