Jakarta: Pajak digital bukan jenis pajak baru yang berdiri sendiri. Kebijakan ini merupakan penerapan pajak yang sudah berlaku, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), terhadap kegiatan ekonomi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Rencana penerapan pajak digital kembali menjadi perhatian setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyebut pemerintah berencana melibatkan bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform digital dalam pemungutan serta penyetoran pajak mulai 9 November 2026.
Dikutip dari laman Pajakku, Senin, 9 November 2026, pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta. Hashim menyebut sejumlah platform, seperti Shopee, Lazada, dan GoTo, akan dilibatkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Namun, jenis transaksi yang akan dikenai pajak belum dijelaskan secara rinci. Karena itu, rencana tersebut perlu dibedakan dari pajak digital yang sudah berlaku. Jenis pajak digital di Indonesia Pajak digital menggunakan aturan perpajakan yang sudah berlaku. Ada dua jenis pajak utama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi digital, yaitu PPN dan PPh. 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dikenakan atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang digunakan di Indonesia. Contohnya perangkat lunak, aplikasi, game online, layanan musik dan video streaming, serta jasa penginapan.
PPN tersebut dipungut melalui pedagang, penyedia jasa, atau platform digital luar negeri maupun dalam negeri yang ditunjuk Menteri Keuangan. Dengan demikian, layanan digital dari luar negeri yang digunakan di Indonesia dapat dikenai PPN sesuai ketentuan. 2. Pajak Penghasilan (PPh) atas aktivitas digital PPh dikenakan atas penghasilan pelaku usaha dari kegiatan digital, seperti perusahaan teknologi, pedagang, dan penyedia jasa.
Pajak ini juga berlaku bagi perusahaan digital luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Perusahaan asing dapat dikenai PPh jika memenuhi kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penilaiannya tidak hanya berdasarkan keberadaan kantor fisik, tetapi juga kehadiran ekonomi signifikan (significant economic presence).
Kriteria tersebut meliputi omzet grup usaha, nilai penjualan di Indonesia, dan jumlah pengguna aktif layanan digital di Indonesia. 3. Pajak atas transaksi elektronik
Selain PPN dan PPh, terdapat pajak atas transaksi elektronik yang dikenakan kepada perusahaan digital luar negeri yang melakukan kegiatan PMSE.
Pajak ini dapat dikenakan jika perusahaan tidak memenuhi kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT) karena adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara terkait.
Pajak transaksi elektronik berbeda dari PPh untuk perusahaan berstatus BUT. Ketentuan ini bertujuan agar aktivitas digital perusahaan asing tetap dapat dikenai pajak di Indonesia.
Baca Juga :
Menkeu Bantah Penerapan Pajak Baru untuk Transfer Antarbank dan Dompet Digital(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com) Siapa yang dapat dikenai pajak digital? Pajak digital dikenakan berdasarkan jenis kegiatan dan penghasilan, bukan hanya karena transaksi dilakukan melalui aplikasi atau platform digital.
Pihak yang dapat dikenai pajak digital antara lain:
- Perusahaan digital luar negeri: Dapat dikenai PPN, PPh, atau pajak transaksi elektronik sesuai ketentuan.
- Pedagang dan penyedia jasa digital: Penghasilannya dari kegiatan di platform digital dapat dikenai PPh.
- Penyelenggara platform digital: Dapat ditunjuk Menteri Keuangan untuk memungut PPN.
- Pekerja sektor digital: Penghasilan dari aktivitas digital dapat dikenai PPh sesuai aturan.
Pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan penerimaan negara.
Namun, jenis transaksi yang akan dikenai pajak melalui mekanisme tersebut belum dijelaskan secara rinci. Belum diketahui apakah kebijakan ini mencakup transfer antarbank, pembayaran melalui dompet digital, perdagangan elektronik, atau transaksi lainnya.
Penyebutan Shopee, Lazada, GoTo, bank, dan perusahaan fintech juga tidak berarti seluruh transaksi pada layanan tersebut otomatis dikenai pajak baru. Jenis transaksi, tarif, dan mekanisme pemungutannya tetap harus mengikuti ketentuan resmi pemerintah. Tujuan pajak digital untuk tingkatkan penerimaan Hashim menyebut optimalisasi pajak digital sebagai upaya meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dalam Rapimnas Kadin 2026, ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia, termasuk pajak, cukai, dan PNBP, berada di sekitar 12 persen terhadap PDB. Angka tersebut masih di bawah Kamboja sebesar 18 persen dan India sebesar 20 persen.
Hashim memperkirakan penerimaan negara dapat bertambah Rp1.500 triliun per tahun jika rasionya meningkat enam poin persentase terhadap PDB. Ia menargetkan rasio Indonesia dapat menyamai Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Angka tersebut merupakan perkiraan Hashim, bukan penerimaan yang sudah dipastikan berasal dari kebijakan pajak digital. (Hasri Khairunnisa)
