jpnn.com - JAKARTA – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong diplomasi parlemen mampu membuka akses pasar global dan meningkat kesejahteraan para pelaku usaha lokal. Menurut dia, diplomasi parlemen tidak sekadar menjadi sarana memperkenalkan potensi daerah ke dunia internasional. Habib Aboe menyampaikan itu saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam rangka Diseminasi Diplomasi Parlemen di Pemerintah Kota Tasikmalaya pada 6 November 2026.
Dia mengatakan bahwa kehadiran pimpinan BKSAP DPR RI dan jajaran ke Tasikmalaya harus dimanfaatkan sebagai peluang strategis untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Terlebih lagi, kata dia, Kota Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi yang besar melalui berbagai produk unggulan daerah, seperti bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, hingga produk kuliner.
BACA JUGA: Soroti 98% Sampel Liquid Vape Positif Narkotika & Zat Psikoaktif, Habib Aboe Minta BNN-Polri Tegas
“Tasikmalaya memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Kehadiran para pimpinan BKSAP dan jajarannya hari ini harus dipandang sebagai sebuah peluang bagaimana produk Tasikmalaya bisa dikenal dunia, dan bagaimana para pengusaha serta perajin Tasikmalaya benar-benar bisa hidup lebih sejahtera dari pasar global,” kata angotta DPR RI itu.
Dalam upaya diplomasi parlemen dapat memberikan manfaat konkret untuk perekonomian masyarakat, Habib Aboe membeberkan empat poin yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tasikmalaya.
BACA JUGA: TNI AL dan US Navy Gelar Historical Dive USS Houston, Perkuat Diplomasi Sejarah RI-AS
Pertama, kesiapan UMKM menembus pasar ekspor. Menurut Habib Aboe, produk unggulan daerah tidak cukup hanya memiliki kualitas dan keunikan. Pelaku UMKM juga harus memiliki konsistensi produksi, standar mutu, desain, kemasan, sertifikasi, serta kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah tertentu.
Dia meminta Pemkot Tasikmalaya memetakan UMKM yang benar-benar siap ekspor, termasuk mengidentifikasi produk yang telah memiliki akses pasar internasional dan berbagai kendala yang masih dihadapi.
BACA JUGA: Parlemen Prancis Godok UU Baru demi Paksa Demonstran Ganti Rugi Kerusakan
“Jika ini semua sudah siap, nanti bisa dikomunikasikan dengan pimpinan BKSAP, agar barang itu bisa dibawa saat ke forum-forum internasional,” ungkapnya.
Dia mengingatkan agar jangan sampai pelaku UMKM telah dipertemukan dengan calon pembeli dari luar negeri, tetapi tidak mampu memenuhi standar maupun kapasitas produksi ketika pesanan datang.
Kedua, keberlanjutan industri kerajinan dan regenerasi perajin. Dia mengatakan pemda harus memastikan generasi muda memiliki ketertarikan untuk meneruskan industri kerajinan dari Tasikmalaya.
Dia berharap pemda mampu mendorong industri kerajinan menjadi sektor pekerjaan yang menarik, produktif, dan memberikan penghasilan yang layak bagi para perajin.
“Jangan sampai produk Tasikmalaya makin dikenal, tetapi jumlah perajinnya justru makin berkurang karena generasi mudanya tidak tertarik atau tidak melihat prospek ekonomi yang menjanjikan,” katanya.
Ketiga, perlindungan merek dan kekayaan intelektual.
Habib Aboe mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap identitas dan kekhasan produk lokal agar tidak mudah ditiru atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan keuntungan kepada pencipta maupun pelaku usaha daerah.
Oleh karena itu, dia mendorong Pemkot Tasikmalaya memfasilitasi pendaftaran merek, hak cipta, desain industri, serta perlindungan kekayaan intelektual bagi para pelaku UMKM.
Keempat, memastikan tindak lanjut konkret diplomasi parlemen. Menurut Habib Aboe, diplomasi parlemen harus diarahkan pada kebutuhan daerah yang jelas dan terukur. Pemkot perlu menentukan produk unggulan serta bentuk kerja sama internasional yang menjadi prioritas.
“Apakah akses pasar untuk produk bordir dan kerajinan? Kerja sama dengan industri luar negeri? Investasi untuk pengembangan industri kreatif? Atau transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM?” ujarnya.
Lebih lanjut dia berharap Pemkot Tasikmalaya dapat merumuskan kebutuhan tersebut secara spesifik sehingga BKSAP memiliki agenda konkret ketika melakukan pertemuan dengan parlemen negara sahabat maupun mitra internasional. “Ketika BKSAP bertemu parlemen negara sahabat atau mitra internasional, kami sudah memiliki sesuatu yang konkret untuk ditawarkan,” tambahnya.
Habib Aboe menekankan bahwa keberhasilan diplomasi parlemen harus diukur dari manfaat nyata yang kembali dirasakan masyarakat di daerah, bukan semata-mata dari seberapa luas potensi daerah diperkenalkan di luar negeri.
“Itulah esensi diplomasi yang harus kita perjuangkan: bukan hanya membawa nama daerah ke dunia internasional, tetapi membawa manfaat dunia internasional kembali kepada masyarakat daerah,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
