Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) meminta DPR segera mengambil sikap terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, berharap DPR tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Menurut dia, DPR perlu mengambil keputusan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi di tengah masyarakat.
"Kalau Hanura tentu sebagai partai yang belum ada atau tidak ada kursi di DPR, tentu bisa berharap kepada teman-teman di DPR dalam masa sidang besok yang akan dibuka itu tidak boleh berlarut-larut sehingga rakyat itu dalam keragu-raguan dan dalam posisi tidak menentu," kata Patrice kepada wartawan di Jayapura, Senin (9/11/2026).
Patrice mengatakan, DPR perlu menentukan sikap terhadap putusan MA dan MK terkait persoalan tersebut. Dia berharap lembaga legislatif dapat mengambil langkah tegas untuk mencari jalan keluar.
"DPR harus bersikap untuk menentukan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung soal suket dan sebagainya. Sehingga nanti tidak ada lagi isu-isu liar di publik. Jadi DPR yang mempunyai kewenangan dan berfungsi untuk itu tentu kita harapkan tegas untuk mencarikan jalan keluarnya," ujarnya.
Terkait usulan penggunaan hak angket, Patrice menilai mekanisme tersebut bukan sesuatu yang mutlak harus dilakukan DPR. Menurut dia, fraksi-fraksi di parlemen dapat segera menentukan langkah yang perlu ditempuh.
"Jadi kalau hak angket saya rasa itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak ya harus dilakukan, karena putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, tinggal ditentukan oleh fraksi-fraksi di DPR apa yang harus diambil langkah-langkahnya," kata dia.
Dia juga meminta pimpinan fraksi di DPR segera mengambil keputusan agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
"Jadi bukan lagi menunggu hak angket dari orang per orang, tapi langsung pimpinan-pimpinan fraksi, petinggi-petinggi fraksi di parlemen, ada delapan fraksi di situ, untuk segera mengambil keputusan," ujarnya.
Patrice menegaskan, Hanura mendukung langkah yang ditempuh sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.
"Hanura tentu mendukung semua berjalan sesuai dengan koridor hukum dan koridor politik mau yang memenuhi aturan perundang-undangan di parlemen ya. Jadi kami Hanura tentu mendukung apapun langkahnya demi kebaikan bangsa dan negara," tuturnya.
