JAKARTA, KOMPAS – DPR dan pemerintah menyepakati ratusan nomor dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya atau RUU Perampasan Aset. Sejumlah poin DIM yang disepakati itu meliputi perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana, upaya penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pembentukan badan baru yang mengelola aset dan badan pengawas.
Pada Senin (9/11/2026), Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali membahas poin-poin DIM RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Panja RUU Perampasan Aset yang juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra.
Hadir dalam pembahasan tersebut, Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej dan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra.
Sebelumnya, dalam rapat perdana Panja RUU Perampasan Aset pada Kamis (5/11/2026) lalu, DPR dan pemerintah sudah menyepakati sejumlah poin dalam pembahasan perdana RUU, misalnya mengubah judul RUU dan penegasan pidana mati koruptor.
Sebanyak 397 DIM diajukan oleh pemerintah. Rinciannya terdiri dari 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM diusulkan dihapus, serta 18 DIM berupa substansi baru.
Demi efisiensi kerja legislasi, panja menyepakati 160 DIM tetap langsung disetujui, sementara 135 DIM redaksional diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin). Dengan mekanisme ini, fokus pembahasan panja mengerucut pada 102 DIM yang mencakup kluster substansi, usulan penghapusan, dan substansi baru.
Kemudian pada hari kedua rapat panja, pembahasan sebanyak 102 DIM yang mencakup kluster substansi, usulan penghapusan, dan substansi baru sebagian besar telah disepakati bersama oleh kedua pihak. Pembahasan itu dimulai pada siang hari dan rampung sebelum matahari terbenam.
Di antara poin yang disepakati yakni perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana, upaya penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pembentukan badan baru yang mengelola aset hasil tindak pidana dan badan pengawas.
Salah satu substansi baru yang disetujui yakni DIM 68 terkait Pasal 6A yang diusulkan oleh pemerintah. Pasal itu mengatur terkait tidak dihapuskannya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meski asetnya sudah dirampas melalui mekanisme tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction based (NCB).
“Substansi baru, Pasal 6A. Perampasan aset tanpa berdasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra.
Substansi baru itu langsung mendapat persetujuan peserta rapat. Mekanisme gugatan perampasan aset tanpa putusan pidana yang tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana itu dinilai sudah tepat.
"Jadi, ini sudah tepat, ya, artinya walaupun kita melakukan gugatan atau apa, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana," kata Soedeson Tandra.
Sementara itu, usulan pemerintah untuk mengubah nomenklatur Badan Pengawas Perampasan Aset menjadi Dewan Pengawas Perampasan Aset seperti dalam DIM 340 yakni Pasal 56 Ayat (1) mendapat penolakan dari anggota Panja.
Pemerintah berdalih usulan nomenklatur ”Dewan Pengawas” karena sifat keanggotaan pengawas yang berbasis keterwakilan lebih tepat berformat kolektif-kolegial.
Namun, sejumlah anggota panja menolak usulan tersebut. Hal ini berkaca pada evaluasi terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bahwa penamaan ”Dewan” cenderung tumpul dan terjebak dalam sekat birokrasi internal.
Menurut anggota panja dari Fraksi PDI-P, I Wayan Sudirta, instrumen perampasan aset menuntut lembaga pengawas yang benar-benar independen dan berdaya pukul eksternal.
”Dewan Pengawas seperti yang kita lihat di KPK lebih bersifat internal. Giginya ada, tetapi tidak tajam. Berbeda dengan badan. Badan jauh lebih independen dan tidak mudah terpengaruh oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara perampasan aset,” tegas Wayan.
Anggota panja dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan, kerja-kerja perampasan aset bersifat sangat teknis dan spesifik, sehingga keberadaan Badan Pengelola Aset mutlak diimbangi oleh Badan Pengawas dengan struktur komando operasional yang setara, bukan sekadar komite penasihat.
Terkait penolakan anggota panja tersebut, pemerintah menyatakan persetujuannya untuk menggunakan nomenklatur Badan Pengawas Perampasan Aset.
Kemudian, kesepakatan lainnya terkait poin DIM 370, 371 mengenai pengisian pimpinan Badan Pengawas Perampasan Aset. DPR dan pemerintah menyepakati bahwa Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengawas akan dipilih melalui proses di parlemen sebelum akhirnya ditetapkan oleh Presiden.
Selain menyepakati Badan Pengawas yang pengangkatannya perlu persetujuan DPR, rapat panja juga menyepakati bahwa Badan Pengelola Perampasan Aset akan sepenuhnya menjadi ranah eksekutif, serta sistem perampasan aset berbasis teknologi akan diatur lebih lanjut dengan Perpres.
Soedeson Tandra mengatakan, seluruh poin DIM RUU Perampasan Aset baik substansi maupun substansi baru sudah hampir rampung dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Meski demikian, masih ada beberapa poin pasal yang pembahasannya diputuskan ditunda (pending) dan akan dilanjutkan pada Selasa (10/11/2026) besok.
Tandra menegaskan, pasal yang masih ditunda pembahasan itu hanya menyangkut sinkronisasi teknis pertanggungjawaban keuangan dan tata kelola aset dengan Kementerian Keuangan. Salah satunya terkait DIM 329 Huruf A soal penyerahan aset rampasan perkara kerugian negara kepada kementerian keuangan. Hal ini ditunda pembahasannya lantaran dikhawatirkan tumpang tindih dengan Badan Pengelola Aset nantinya.
“Iya, pending. Biar besok pagi, sama dengan kementerian, karena, kan, berkoordinasi. Karena yang tahu segala sesuatu, kan, Kementerian Keuangan,” kata Tandra.
Setelah itu rampung, pembahasannya akan langsung dilanjutkan ke Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin). “Ya, jadi besok kita selesaikan yang pending, setelah itu Timus Timsin. Oke, sepakat, ya? Waktu akan diberitahukan,” ujar Tandra kepada peserta rapat.
Ditemui seusai rapat, Tandra kembali menegaskan tuntasnya pembahasan materi substansi DIM RUU Perampasan Aset kini tinggal menyisakan hal teknis yang akan dibahas oleh Timus-Timsin sebelum dibawa ke persetujuan tingkat pertama.
“Tahap berikutnya tinggal redaksional, sistematika perumusan, dan penuntasan kerja di Timus-Timsin. Setelah dari Timus-Timsin selesai, draf akan dibawa ke rapat tingkat satu untuk persetujuan fraksi-fraksi, lalu berlanjut ke pembicaraan tingkat dua di Rapat Paripurna DPR untuk disahkan,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.
Meski demikian Tandra belum memastikan kapan waktu pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan DPR. Ia hanya menyebut bahwa pengesahan RUU kemungkinan akan lebih cepat dari target 15 Desember 2026. “Dalam prediksi saya, ini bisa lebih cepat (dari target 15 Desember). Kalau dari sisi substansi dan substansi baru, semua sebenarnya sudah selesai dibahas,” ujar Tandra.
Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III yang juga digelar Senin (9/11/2026), Guru Besar Bidang Hukum Pidana Korupsi dan Korporasi Universitas Trunojoyo Erma Rusdiana mengingatkan agar penyitaan aset tidak boleh dilakukan sewenang-wenang.
Untuk itu, aparat penegak hukum sebelum menyita wajib mengantongi bukti, asal usul, dan nilai aset. Hal ini karena RUU Perampasan Aset pada hakikatnya hukum formil yang berfokus menelusuri dan membuktikan asal-usul aset, bukan membuktikan kesalahan materiil perbuatan pelaku kejahatan.
Terkait wacana kelembagaan khusus, Erma menilai, saat ini sudah ada lembaga di bawah Kejaksaan Agung yang mengelola dan menyimpan hasil rampasan. Tak hanya itu, jika lembaga pengelola aset itu dipisahkan dari kejaksaan dan tersebar dalam beberapa lembaga, hal itu akan memunculkan konflik norma dan konflik kepentingan.
”Dengan terpisahkan dan tersebar dalam beberapa lembaga, justru akan memunculkan konflik norma, konflik kepentingan, dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, kejaksaan saat ini juga sudah memiliki banyak kewenangan,” ujar Erma.
Erma menyarankan, badan pengelola dan pemanfaatan seluruh hasil rampasan aset agar dapat menjadi lembaga satu pintu. Penataan satu pintu ini dinilai mendesak agar sistem pengawasan dan kontrol publik tidak terfragmentasi oleh beragam regulasi sektoral.
"Sehingga mungkin keberadaan lembaga tersendiri yang mengelola seluruh hasil perampasan aset, termasuk juga bagaimana memanfaatkan hal tersebut, itu perlu diatur tersendiri. Supaya tidak tersebar di banyak undang-undang, tidak banyak lembaga yang berkaitan dengan aset, dan lebih mudah dalam mengontrol dan pengawasannya," kata Erma.
