Pemerintah secara resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dokumen UU tersebut kini sudah dapat diunduh masyarakat luas melalui platform Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (09/11/2026) Menaker menegaskan bahwa pembukaan akses dokumen ini merupakan hak dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk memahami aturan yang berlaku dalam membangun hubungan kerja yang adil serta memiliki kepastian hukum.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya.
UU Nomor 27 Tahun 2026 tersebut sebelumnya telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini kemudian disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto serta diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Isi dan Cakupan UU Pelindungan KetenagakerjaanUU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri atas 313 Pasal terbagi ke dalam 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, UU ini mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
Yassierli menekankan, pemahaman tentang UU ini perlu diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” katanya.
Pengesahan UU Pelindungan KetenagakerjaanRancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta resmi berlaku sejak tanggal tersebut.
Pemerintah juga memastikan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang baru ini.
Untuk mengetahui hak, kewajiban, dan pelindungan yang diatur, masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 di tautan https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.
