Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya terus menyerap berbagai aspirasi terkait tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu aspirasi yang mengemuka ialah penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR sebagai langkah untuk merespons persoalan tersebut.
Menurutnya, setelah mendengar berbagai aspirasi dan melakukan dialog, hak menyatakan pendapat menjadi pilihan yang paling rasional untuk ditempuh.
“Ya PDI Perjuangan melihat dari berbagai aspirasi, dari para guru-guru besar, dari civil society, kemudian juga dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan,” jelas Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11).
“Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini melihat berbagai persoalan yang muncul terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA, dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu,” lanjutnya.
Ia menyebut proses dialog mengenai persoalan tersebut juga masih terus dilakukan oleh partainya.
“Nah sehingga berbagai aspirasi itu didengar oleh PDI Perjuangan, proses dialog terus-menerus dilakukan. Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan,” ucap Hasto.
Hasto menilai aspirasi masyarakat menjadi hal penting dalam menentukan langkah politik partainya. Ia juga menyebut hak menyatakan pendapat merupakan instrumen penting yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi dan hak konstitusionalnya.
“Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” pungkas dia.
