Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari 200.000 orang berpakaian merah memadati jalan-jalan Amsterdam, Belanda, dalam aksi demonstrasi besar-besaran menentang serangan Israel di Jalur Gaza, Minggu. Massa mendesak pemerintah Belanda mengambil tindakan lebih tegas, termasuk memperketat perdagangan dan menghentikan seluruh penjualan senjata kepada Israel.
Aksi bertajuk Red Line (Garis Merah) tersebut digelar pada Minggu dan diikuti ratusan ribu orang. Amnesty International cabang Belanda, salah satu penyelenggara demonstrasi, menyebut jumlah peserta melampaui 200.000 orang.
"Apa yang terjadi di sana sungguh tidak manusiawi," ujar salah seorang peserta, Mike van Dongen, di tengah kerumunan, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (9/11/2026).
"Menurut saya, pihak berwenang Belanda tidak melakukan apa pun. Mereka tidak berani mengambil langkah serius apa pun," katanya lagi menilai pemerintah Belanda belum mengambil langkah berarti untuk menekan Israel.
- Breaking: Trump Mulai Luluh ke Iran, Segera Damai?
- Gedung Pencakar Langit Terbakar Hebat, 14 Orang Tewas Terperangkap
- 2 Jenderal Polisi Ditangkap, Beking Sindikat Kriminal-Geng Narkoba
- Tetangga RI Mulai Timbun Stok 72 Jam, Bersiap Darurat
- 200 Negara Tiba-Tiba Kumpul Darurat di Turki, Ada Apa?
Sepanjang aksi, massa juga meneriakkan seruan "Bebaskan Palestina!" ketika berjalan melewati jalan-jalan utama Amsterdam yang ditutup untuk kendaraan.
Demonstrasi tersebut digelar di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap operasi militer Israel di Gaza. Sejak Oktober 2023, sedikitnya 74.000 warga Palestina dilaporkan tewas, termasuk sekitar 21.000 anak-anak. Meski kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober tahun lalu, serangan dan pembunuhan oleh Israel disebut masih berlangsung hampir setiap hari.
Aksi Garis Merah kali ini merupakan kelanjutan dari gelombang demonstrasi serupa yang sebelumnya digelar pada Juni dan Oktober tahun lalu. Dalam aksi sebelumnya, ribuan hingga puluhan ribu orang juga turun ke jalan di Den Haag untuk mendesak pemerintah mengambil sikap lebih keras terhadap Israel.
Perang Gaza turut memperburuk hubungan diplomatik Belanda dan Israel. Menteri Luar Negeri Belanda bahkan mengundurkan diri tahun lalu setelah gagal mendorong pemberlakuan sanksi baru terhadap pemerintah Israel.
Pemerintahan koalisi minoritas yang mulai berkuasa pada Februari kemudian mengambil sejumlah langkah, termasuk melarang impor produk dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Permukiman tersebut dianggap ilegal oleh pemerintah Belanda dan sebagian besar komunitas internasional, sementara kebijakan larangan impor itu memicu perselisihan diplomatik dengan Israel.
Perdana Menteri Belanda Rob Jetten, yang sebelumnya pernah ikut dalam demonstrasi pro-Palestina tetapi tidak hadir dalam aksi Minggu, membela langkah pemerintahannya. Ia menegaskan pemerintah terus meningkatkan tekanan politik dan diplomatik terhadap Israel agar mematuhi kesepakatan terkait Gaza.
"Setiap hari dan setiap minggu, kami berupaya semampu kami untuk meringankan situasi yang mengerikan di sana," ujarnya dalam konferensi pers Jumat.
(tfa/sef)
