jpnn.com - JAKARTA - Generasi Muda Keadilan (Gema Keadilan) mewanti-wanti Gibran Rakabuming Raka untuk berbesar hati mundur dari jabatan wakil presiden. Ketua Umum Gema Keadilan Rahmat Saleh berharap momentum Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November dapat dimaknai Gibran dengan kebesaran hati untuk mundur dari jabatan wapres.
Setidaknya dengan langkah itu, kata dia, Gibran dapat bersikap seperti pahlawan yang tak ingin generasi muda, baik Gen Z, Alpha maupun Betha, tidak antipati terhadap pendidikan.
BACA JUGA: Legitimasi Wapres Gibran Dipertanyakan, DPD RI Diminta Mengambil Peran
“Jangan sampai anak muda, Gen Z jadi malas sekolah karena menilai ada nepotisme, ada jalan tol yang menyebabkan mereka tersingkir. Seharusnya selaku anak bangsa, apalagi besok hari pahlawan, seharusnya (Gibran) menjadi pahlawan dengan mundur," kata Rahmat Saleh dalam keterangan resminya, Senin (9/11).
Dalam diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?”, Senin (9/11/2026), Rahmat Saleh menuturkan bahwa penolakan mundur Gibran akan berdampak pada antipati generasi muda terhadap pemerintah dan dunia pendidikan di Indonesia.
BACA JUGA: Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dibatalkan MA, Feri Amsari: DPR Bisa Lakukan Pemakzulan
"Kekhawatiran anak muda, proses (pencalonan Gibran dengan kecacatan administrasi ijazah ini adalah privilage, adanya jalan tol diberikan kepada seseorang mendapatkan sesuatu. Anak muda waswas dan khawatir. Sekelas pimpinan negara bisa begitu apalagi untuk kesempatan pekerjaan," ungkap Rahmat Saleh.
Lebih lanjut dia mengatakan DPR juga dapat menggunakan hak menyatakan pendapat dan mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran. Terlebih lagi, kata dia, dua lembaga negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah telah menyatakan tidak adanya ijazah SMA Gibran dan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA tidak sah dan dibatalkan.
BACA JUGA: Dedi Sebut Prabowo Jadi Penentu Jalan atau Tidak Pemakzulan Gibran
"Apalagi Suket Kementerian Pendidikan dinyatakan tidak berlaku. Dua lembaga (MK dan MA) sudah mendukung cacatnya administrasi ijazah Gibran). Hak anggota DPR untuk menyatakan pendapat layak dilakukan (untuk mengusulkan pemakzulan),” kata Rahmat Saleh.
Legislator Pertama Ajukan HMP Pemakzulan Gibran
Sementara, itu Rahmat Saleh yang saat ini juga tercatat sebagai anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS menjadi legislator pertama yang menggunakan haknya untuk menyatakan desakan mundur Gibran. Ketegasan Rahmat Saleh bahkan ditunjukkan langsung dengan pembubuhan tandatangan yang disaksikan publik dalam diskusi yang berlangsung di Porta Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, itu.
"Sebagai ketum Gema Keadilan, sikap kami tegas sejak awal untuk keadilan rakyat. Besok kami akan aksi di depan DPR untuk mendesak Gibran mundur. Sebagai anggota DPR, saya membuktikan hak saya menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gibran," kata Rahmat Saleh.
Dia bahkan memastikan akan bergerilya melobi dukungan legislator lain dari berbagai fraksi untuk menggunakan hak menyatakan pendapatkan terkait pemakzulan Gibran. Rahmat Saleh meyakini dukungan besar dapat diperoleh.
“Kami rutin berkoordinasi. Semua partai yang kami ajak berkomunikasi, tidak ada yang keberatan (soal pemakzulan Gibran). Saya yakin, fraksi lain tidak akan keberatan," kata Rahmat Saleh yang juga menjabat wasekjen PKS itu.
Keberanian Rahmat Saleh memberikan hak menyatakan pendapat mendapat apresiasi dari pengamat politik Ray Rangkuti. Dia mengatakan saat ini para tokoh dan masyarakat seharusnya tak lagi berdebat atau berdiskusi mengenai dapat tidaknya pemakzulan Gibran dilakukan. "Yang dibutuhkan aksi nyata. Enggak perlu lagi debat, diskusi, bagaimana lagi membantah putusan MK, membantah putusan MA," kata Ray Rangkuti.
Dia juga berpendapat hak angket tak lagi diperlukan karena putusan MA yang menyatakan suket Kementerian Pendidikan dinyatakan batal demi hukum. Ray pun menyoroti sikap anggota DPR yang belum menggunakan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran. “Padahal, kita tahu betul hak angkat atau hak menyatakan pendapat mutlak dimiliki setiap anggota DPR, enggak perlu melihat apa kata fraksi,” kata Ray Rangkuti.
Ketua LBH Gema Keadilan Anton Hariyadi menilai mundurnya Gibran dari jabatan wapres bukan sebuah pilihan, tetapi keharusan. Dia mengingatkan bahwa putusan MK pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah menjadi sejarah paling memalukan untuk Indonesia.
“Diperkuat MA, tidak hanya tidak punya ijazah, tetapi diputuskan (suket penyetaraan ijazah SMA Gibran) ditarik dan dimusnahkan. Dia (Gibran) mencemari seluruh sendi-sendi demokrasi kita," kata Anton.
Lebih lanjut dia juga mewanti-wanti bahwa persoalan pemakzulan Gibran bukan di ranah hukum, melainkan politik. Dia mengingatkan kegaduhan politik atas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia tak lepas dari ikut campurnya oligarki menjelang Pemilu 2024.
Oleh karena itu, Anton pun berharap pengganti Gibran sebagai wapres nantinya bulan berlatar belakang oligarki atas pemaksaan politik. Sebab, hal itu akan menjadi beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sisa waktu jabatan.
"Beban tiga tahun atau 2,5 tahun ke depan untuk Prabowo, akan menggerogoti pemerintahan Prabowo. Pengganti Gibran jangan memunculkan oligarki baru. Kita tidak butuh oligarki baru. Kami betul-betul berharap Pak Prabowo menyelesaikan masa pemerintahannya dengan tenang," ujar Anton. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
