jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menanggapi kasus penyadapan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dudung menyatakan aksi penyadapan oleh LSP itu merupakan perbuatan melanggar hukum.
BACA JUGA: Choirul Anam Ingatkan Polri Transparan soal Kasus Penyadapan
"Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara," kata Dudung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11//2026).
Dia pun mendorong agar kasus ini diselesaikan hingga tuntas oleh penegak hukum.
BACA JUGA: 3 Elite PSI Mundur di Tengah Isu Pemakzulan Gibran dan Penyadapan Prabowo
Saat ditanya terkait siapa saja pejabat atau tokoh publik yang kemungkinan akan menjadi tersangka kasus ini, Dudung enggan mengomentari hal itu.
"Kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah," jawab Dudung.
BACA JUGA: Disebut Punya Kedekatan dengan Jenderal Listyo, Mendagri Tito Beri Penjelasan Begini
Sebelumnya, Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.??? Mereka adalah mantan LSP, ASN dan EHS.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri juga menetapkan SU sebagai tersangka sehingga jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, ASN dan EHS??????? telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.(Ant/JPNN)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
