Golkar Somasi Said Didu dan Sri Radjasa terkait Isu Ketum Parpol Terlibat Penyadapan Presiden

kompas.tv
3 jam lalu
Cover Berita
Tim pengurus pusat badan advokasi hukum dan HAM Partai Golkar menyampaikan somasi pada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra mengenai dugaan fitnah soal dugaan keterlibatan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam kasus penyadapan presiden, Selasa (10/11/2026).  (Sumber: Tangkapan Layar YouTube KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara (jubir) tim pengurus pusat badan advokasi hukum dan HAM Partai Golkar, Derek Loupatty, menyampaikan somasi terbuka atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong atau hoaks terkait tuduhan yang diarahkan kepada Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Somasi terbuka itu dilayangkan kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, dan mantan anggota BIN, Sri Radjasa Chandra. 

"Klien kami dalam hal sebagai Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia mengetahui terdapat pihak-pihak yang telah membuat pernyataan atau narasi-narasi yang pada pokoknya menyatakan ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden," kata Derek dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026). 

Narasi lainnya yang dipersoalkan yakni terkait ketua umum partai besar ikut rapat dengan para jenderal yang terlibat kasus penyadapan presiden, tiga jam sebelum para jenderal yang terlibat dalam kasus penyadapan presiden ditangkap oleh aparat penegak hukum. 

Narasi selanjutnya, Bahlil dituding melakukan kriminalisasi dalam mendapatkan jabatan ketua umum. 

Derek menyebut narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Bahlil selaku Ketua Umum Golkar.

Ia menambahkan, narasi-narasi tersebut juga telah diunggah dan distribusikan, ditransmisikan berupa unggahan, video, dan pernyataan melalui konten YouTube. 

"Dalam kanal YouTube di atas, terdapat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra yang seolah-olah menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, menyerang kehormatan klien kami (Bahlil), baik secara langsung maupun tidak langsung," ujarnya. 

Baca Juga: Bahlil Ngaku Turut Disadap, Waketum Golkar: Ketua Umum Tentu Punya Informasi Lebih Lengkap

Namun, Derek menegaskan pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti apa pun. 

Lebih lanjut, ia menyebut pernyataan yang tidak benar itu telah viral dan tersebar secara masif melalui plaform media sosial dan menjadi konsumsi masyarakat luas. 

Menurut Derek, hal itu meresahkan kader, pengurus, dan simpatisan Golkar di seluruh Indonesia. Juga menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap Golkar, terutama Bahlil sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. 

Pihaknya menilai pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa sangat berbahaya karena menyangkut isu sangat sensitif yang berdampak pada tidak stabilnya politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintah.

"Bahwa tindakan-tindakan yang diucapkan saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra patut diduga merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan," ucap Derek. 

Pihaknya menduga Said Didu dan Sri Radjasa melanggar aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Juga: Bahlil soal Penyadapan Presiden: Mati di Medan Perang Lebih Berharga daripada Jadi Pengkhianat

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten," ucap Derek. 

Ia meminta pihak-pihak terkait mencabut pernyataan mengenai dugaan keterlbatan Bahlil dalam kasus dugaan penyadapan presiden. Pencabutan itu harus dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 3 x 24 jam sejak somasi terbuka disampaikan. 

Pihaknya juga meminta pihak terkait menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil dan seluruh kader, pengurus, dan simpatisan Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya. 

Derek juga meminta semua pihak menghapus, menurunkan, serta tidak menyebarluaskan konten-konten terkait dugaan keterlibatan Bahlil di kasus penyadapan untuk menghindari tuntutan hukum dari pihaknya. 

"Apabila tenggang waktu tersebut tidak diindahkan, maka klien kami akan menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tuturnya. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV

Tag
  • golkar
  • bahlil
  • bahlil lahadalia
  • somasi
  • somasi golkar
  • penyadapan
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bukan Sekadar Tambah Pemain, Ini Alasan John Herdman Panggil Taisei Marukawa ke Timnas Indonesia
• 18 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Sarwendah Tak Terima Dituding Terlibat Demo Boikot Ruben Onsu, Kuasa Hukum Ungkap Bukti CCTV
• 4 jam lalutvonenews.com
thumb
Belajar dari Kedungrong, Bisakah Listrik PLTMH Murah Dikembangkan Lebih Luas?
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Prabowo Terima Laporan Evaluasi Progres Setahun Pemulihan Pascabencana Sumatera
• 16 jam laludetik.com
thumb
Baru Sebulan di KSP, Komjen Syahardiantono dan Yuda Gustawan Ditarik Kembali ke Polri
• 4 jam lalukompas.id
Berhasil disimpan.