JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Pusat Studi Politik, Hukum, Pemilu, dan Demokrasi Universitas Andalas, Feri Amsari menolak wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memproses Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan terkait penyadapan.
Hal tersebut disampaikan Feri Amsari merespons wacana penerbitan Perppu yang dilontarkan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Sebelumnya, Habiburokhman menyebut Perppu bisa diterbitkan karena menilai tidak semua tindaka Listyo Sigit dan kawan-kawan tercakup dalam pasal makar.
Feri Amsari menekankan penerbitan Perppu tanpa alasan yang benar akan merugikan konstitusi. Feri juga menilai konotroversi penerapan pasal makar berasal dari pertikaian politik.
Pakar hukum itu menyatakan, pemerintah hanya bisa menerbitkan Perppu jika terdapat keadaan mendesak, tidak ada aturan hukum, atau aturan hukum yang ada tidak cukup menyelesaikan permasalahan.
Baca Juga: Habiburokhman Ungkap Orang Tua Anggota DPR Ikut Disadap: Untuk Dikriminalisasi dan Disandera
Feri menyatakan alasan tersebut tidak bisa dipakai terkait kasus penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit. Jikapun pemerintah bersikeras menuduh makar, pasal yang ada di KUHP saat ini disebutnya telah memadai.
"Menurut saya begini, jangan samai kemudian pertikaian politik ini kerugian konstitusionalnya menjadi besar, apalagi ada upaya menggerakkan kepentingan, upaya membuat kerusuhan tertentu dengan berbagai alasan," kata Feri Amsari dalam program "Kompas Petang" KompasTV, Senin (9/11/2026).
"Misalnya dengan menggerakkan unsur militer masuk ibu kota karena yang kita tidak ketahui ini alat buktinya seperti apa."
Sebelumnya, Habiburokhman mengeklaim pasal makar di KUHP saat ini tidak memadai untuk memproses kasus penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit.
Politikus Partai Gerindra itu pun membandingkan kasus penyadapan Presiden dengan peristiwa Bom Bali.
Menurutnya, pemerintah menerbitkan Perppu terkait Bom Bali karena kejahatan pelaku terlalu ekstrem. Habiburokhman mengeklaim keadaan ekstrem seperti demikian juga terjadi dalam kasus penyadapan Presiden.
"Saya diskusi dengan Wamenkum, kalau perlu, situasi seperti ini, Presiden menerbitkan Perppu yang memerluas unsur-unsur dalam delik makar tersebut," kata Habiburokhman.
"Kalau kita lihat profiling, dikriminalisasi, lalu untuk disandera untuk kepentingan politik kelompok tertentu, ini kan sulit kalau hanya pakai pasal makar yang existing sekarang."
Baca Juga: Soal Penyadapan, Habiburokhman Sebut Presiden Bisa Buat Perppu jika Mendesak
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- kasus penyadapan presiden
- feri amsari
- pasal makar
- perppu makar
- listyo sigit prabowo
- habiburokhman
