JAKARTA, DISWAY.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketentuan tersebut juga mencakup kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan vape, serta penyalahgunaannya untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Selain menetapkan hukum penggunaan, MUI menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyebut pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta pencegahan agar perangkat tersebut tidak menjadi sarana peredaran dan konsumsi zat terlarang. Prinsip pencegahan itu disebut sebagai sadd al dzariah.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” demikian bunyi poin ketiga ketentuan hukum fatwa tersebut, seperti dikutip dari laman resmi MUI, Senin, 9 November 2026.
Fatwa mendefinisikan vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber tenaga lainnya yang memanaskan bahan mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna.
Sementara itu, nikotin dijelaskan sebagai senyawa yang dapat berasal dari tanaman tembakau maupun proses sintesis. Dalam ketentuan umum fatwa, zat tersebut disebut bersifat adiktif serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Rekomendasi MUI menjangkau pengaturan peredaran hingga pengawasan industri. Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang pelarangan vape yang disertai sanksi untuk melindungi masyarakat.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah pengendalian peredaran serta memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan. Dengan koordinasi tersebut, kebijakan yang disusun diharapkan saling mendukung dalam pelaksanaannya.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik dengan mengutamakan perlindungan masyarakat. BPOM diminta memperketat pengawasan produk dan memperkuat pertukaran informasi bersama BNN serta aparat penegak hukum.
Perhatian berikutnya menyangkut kegiatan usaha. MUI merekomendasikan Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan untuk zat terlarang.
Kementerian Keuangan juga diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Untuk penegakan hukum, MUI meminta BNN dan aparat menutup celah peredaran narkoba melalui vape. Penindakan terhadap penyalahgunaan perangkat untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika direkomendasikan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan anak dan remaja turut mendapat penekanan. Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, serta keluarga diminta memperluas edukasi mengenai ketentuan fatwa, bahaya kesehatan, dan risiko penyalahgunaan rokok elektrik.
Masyarakat diimbau menghindari vape serta ikut melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin. Seluruh pemangku kepentingan juga diminta mengevaluasi kebijakan pengendalian secara berkala berdasarkan perkembangan pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
- 1
- 2
- »
