JAKARTA — Mantan ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan telah bertemu dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Jumat (7/11/2026) malam untuk membahas rekomendasi reformasi Polri. Pertemuan tersebut dilakukan agar aspirasi masyarakat yang telah dihimpun KPRP tidak terkesan diabaikan oleh Polri.
"Ada beberapa yang diabaikan undang-undang, oleh DPR tempo hari. Tapi sebagian besar lainnya itu disetujui oleh Presiden sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan," tutur Jimly saat ditemui di Jakarta, Ahad (9/11/2026).
Baca Juga
Jimly Sebut Penyadapan Presiden Dapat Masuk Unsur Makar, Ancamannya Bisa Vonis Mati, tapi ...
Bakom: Penangkapan Jenderal Pembangkang Tegaskan tak Ada yang Kebal Aturan
Maka dari itu, ia menilai momentum penegakan hukum yang dengan tegas dilakukan oleh Kapolri harus didukung sembari memberi kesempatan kepada Kapolri untuk melakukan pembenahan internal. Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar untuk institusi Polri, melainkan supaya kepercayaan publik pada keamanan penegakan hukum di Indonesia bisa kembali pulih.
"Di samping itu diharapkan putusan pengadilan, Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti oleh DPR sebagaimana mestinya," ungkapnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)
Adapun KPRP telah menyerahkan laporan lengkap berisi 10 buku (sekitar 3 ribu halaman) kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026. Esensi rekomendasi dirangkum menjadi enam poin utama.
Pertama, Polri tetap di bawah Presiden. KPRP sepakat tidak mengusulkan pembentukan kementerian baru sehingga kedudukan Polri tetap berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana aturan yang berlaku saat ini.
Kedua, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas ditransformasikan menjadi lembaga pengawas eksternal yang independen (keanggotaannya tidak lagi ex-officio) dengan kewenangan yang diperluas. Rekomendasi dan keputusan Kompolnas nantinya memiliki sifat mengikat/eksekutorial di level tertentu yang mencakup pengawasan tata kelola pembinaan, operasional, hingga investigasi kode etik profesi Polri.
