Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bijaksana jika mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA.
Almuzzammil mengatakan, PKS terus menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait polemik ijazah Gibran. Aspirasi tersebut menghendaki agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional di DPR RI.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Almuzzammil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/11).
Almuzzammil menegaskan, penggunaan hak-hak DPR harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antar-fraksi.
PKS, kata dia, akan terus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” tegas Almuzzammil.
Ia menekankan, setiap langkah yang diambil DPR harus berlandaskan hukum dan konstitusi serta mempertimbangkan kepentingan bangsa.
