Komisi III DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Langkah strategis legislatif ini diambil guna membongkar motif sesungguhnya serta mengusut aktor intelektual di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Rapat Kerja (Raker) bersama pucuk pimpinan Polri tersebut akan menjadi forum pengawasan untuk menuntut transparansi pengungkapan kasus yang disinyalir mengarah pada tindak pidana makar tersebut.
"Sesuai arahan pimpinan DPR, kami akan mengawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat, terutama dalang dan motif di baliknya, harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara tuntas tanpa pandang bulu," ujar Habiburokhman, dikutip dari Primetime News, Metro TV, Senin 9 November 2026.
Baca Juga :
Membongkar Skandal Penyadapan PresidenLangkah agresif parlemen ini bergulir beriringan dengan komitmen salah satu tersangka penyadapan, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Irjen Ahrie menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan buka-bukaan guna membuat konstruksi kasus ini menjadi terang benderang.
Di sisi lain, desakan pengawasan juga datang dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menyoroti celah kerawanan pada pengamanan barang bukti digital.
Anggota Kompolnas, Yusuf Warsim, mewanti-wanti Bareskrim Polri agar integritas barang bukti elektronik tetap dijaga ketat agar tidak ada pihak yang berupaya memanipulasi, menyembunyikan, atau menghapus data krusial sebelum dalang utama terungkap. Kompolnas dijadwalkan akan meminta penjelasan langsung dari Inspektorat Pengawasan Polri dan Bareskrim pada pekan ini terkait keamanan bukti tersebut.
