JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan segera disahkan. Kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo disebutnya menjadi momentum untuk mempercepat proses RUU tersebut.
Doli menyebut kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan berbagai tokoh lain seharusnya menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. Sebab, kasus ini menyangkut pertahanan dan keamanan negara.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden, NasDem Dorong Konsolidasi Koalisi: Mendesak Dilakukan
"Saya kira ini memang harus menjadi perhatian kita semua, semua lapisan masyarakat. Karena, bayangkan, ini menyangkut soal sistem pertahanan, keamanan negara kita," kata Doli dalam program "Sapa Indonesia Malam" KompasTV, Minggu (8/11/2026).
"Ya logikanya presiden aja bisa jebol (disadap), apalagi masyarakat biasa. Jadi saya kira bukan hanya masyarakat, apalagi partai-partai politik dan DPR ini harus punya perhatian sangat serius."
Politikus Golkar itu pun menyinggung rencana rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto pekan depan.
Menurut Doli, Komisi I DPR serta Badan Legislasi (Baleg) seharusnya turut bergerak merespons kasus penyadapan tersebut.
"Saya juga akan mendorong lebih cepat kita punya undang-undang tentang penyadapan, karena memang kejadian ini menjadi dorongan utama," kata Doli.
"Memang kita sudah masukkan itu ke Prolegnas, bahkan di Prolegnas list periode yang ini. Mau tidak mau kita memang harus memperbaiki sistem pertahanan keamanan nasional."
Baca Juga: Bahlil soal Penyadapan Presiden: Mati di Medan Perang Lebih Berharga daripada Jadi Pengkhianat
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- ahmad doli kurnia
- kasus penyadapan presiden
- ruu penyadapan
- listyo sigit prabowo
- penyadapan presiden
- rdp kasus penyadapan





