Pemerintah membagi penindakan terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam tiga klaster penindakan HGU. Skema tersebut mencakup pencabutan seluruh HGU, pengambilalihan lahan oleh negara setelah masa berlaku HGU berakhir, serta evaluasi izin usaha perkebunan bagi perusahaan yang belum memiliki HGU.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, tiga perusahaan masuk dalam klaster pencabutan seluruh HGU karena tingkat kebakaran di wilayah konsesi melebihi 50%, kejadian berulang, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran. Sementara itu, perusahaan dalam klaster ketiga akan dievaluasi karena ditemukan persoalan dalam kesiapan dan pelaksanaan kegiatan perkebunan.
“Dari sebelas itu kita buat beberapa klaster. Klaster pertama, yang dicabut semuanya HGU-nya, ada tiga,” ujar Nusron Wahid pada konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha (HGU), Senin (9/11).
#karhutla #nusronwahid #menteriatrbpn
KATADATA - https://www.katadata.co.id
======================================================
#Katadata #KatadataIndonesia
Pantau dan Subscribe Katadata Indonesia.
Instagram : https://www.instagram.com/katadatacoid
Facebook : https://www.facebook.com/katadatacoid/
Twitter : https://twitter.com/katadatacoid
Tiktok : https://www.tiktok.com/@katadatacoid
Spotify : https://spoti.fi/3ipaxGY
