JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah tengah menyisir dan mengantisipasi potensi penyalahgunaan alat sadap yang dimiliki instansi tertentu menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus dugaan penyadapan ini turut menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan terlibat dalam tindak pidana makar.
"Oh ya, untuk antisipasi ke depan tentu dipikirkan, tetapi tindak pidana yang sekarang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu akan terus berjalan," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ia menambahkan, pemerintah mengantisipasi ketat potensi penyalahgunaan alat penyadapan yang berada di instansi-instansi pemerintah agar tidak dipergunakan di luar batas kewenangan.
Baca Juga:13 Pengurus DPD Peradi Profesional se-Sulsel Dilantik, Siap Mengawal Keadilan"Pemerintah tentu mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu disalahgunakan," tegasnya.
Yusril juga membeberkan awal mula terungkapnya kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Ia menerangkan, laporan awal yang masuk langsung ditindaklanjuti jajaran kepolisian melalui penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi keberadaan perangkat sadap beserta pihak-pihak yang terlibat.
"Ada pihak yang melapor kepada kepolisian terhadap kasus penyadapan ini. Karena ada laporan, kemudian dilakukan penyelidikan ke dalam," ungkap Yusril.
Setelah mengantongi bukti awal terkait keberadaan alat dan dugaan keterlibatan sejumlah pihak, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proses hukum dijalankan secara transparan dan objektif.
"Presiden memberikan arahan supaya dilakukan penegakan hukum secara objektif sesuai norma-norma hukum yang berlaku, dan tegakkan hukum itu tanpa pandang bulu," kata Yusril.
Baca Juga:Menanti Bola Panas Ijazah Gibran di DPRYusril menuturkan, Presiden menyerahkan sepenuhnya teknis penanganan perkara kepada jajaran kepolisian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Ia memastikan proses penyidikan oleh Bareskrim Polri masih terus berjalan untuk mengungkap secara gamblang motif perkara tersebut kepada publik.
"Penyidikan terus dilakukan, saksi-saksi terus diperiksa, alat bukti terus dihimpun, dan pendapat para ahli juga didengar. Pendapat ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan pidana," pungkasnya.
