ANTARA - Pemerintah membentuk kelompok kerja atau pokja untuk membahas penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang hingga kini belum tuntas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (9/11), menyebut pembentukan pokja tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengidentifikasi kendala prosedural serta menyamakan pemahaman antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait kriteria pelanggaran HAM berat. (Ricki Putra Harahap/Aloysius Puspandono/Rizky Bagus Dhermawan/Winanto)
