REPUBLIKA.CO.ID, ANTALYA, – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, menjadi wadah strategis untuk menyuarakan lima strategi iklim nasional. Salah satu fokus utama yang digaungkan adalah pentingnya transisi energi dan industrialisasi hijau guna menurunkan emisi karbon secara signifikan.
“Jadi sejak awal, Bapak Presiden menginginkan adanya dekarbonisasi dari industri yang ada, low carbon industrialization. Kemudian begitu juga dari yang sudah ada, dari perencanaan, kita harus mulai low carbon dalam desain, tapi juga yang sudah berjalan, itu diminta untuk dekarbonisasi,” kata Jumhur di Paviliun Indonesia di COP31 Turkiye, pada Senin (9/11).
Solusi Iklim Berbasis Alam
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Strategi kedua yang disuarakan adalah solusi iklim berbasis alam. Pemerintah Indonesia mendorong upaya penyerapan emisi karbon melalui langkah-langkah konkret seperti penanaman kembali hutan yang gundul. Pendekatan ini dianggap krusial mengingat kekayaan sumber daya alam Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mitigasi perubahan iklim.
Selanjutnya, Paviliun Indonesia juga akan menyuarakan pentingnya upaya penurunan emisi di kota-kota besar. Langkah ini mencakup pengolahan sampah yang lebih baik serta transisi menuju energi ramah lingkungan. “Kita mulai dengan misalnya solar panel dan sebagainya. Itu menjadi hal ketiga yang kita promosikan dalam Paviliun Indonesia,” ujarnya.
Pendanaan Iklim dan Keadilan Inklusif
Isu keempat yang tak kalah penting adalah pendanaan iklim. Indonesia menekankan perlunya mobilisasi dana dari berbagai pihak, sehingga upaya penanganan perubahan iklim tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterlibatan sektor swasta dan filantropi menjadi kunci dalam merealisasikan target iklim yang ambisius.
Strategi kelima menyoroti pentingnya mengatasi dampak perubahan iklim secara inklusif. Jumhur mengungkapkan bahwa Indonesia sedang dalam pipeline untuk menghasilkan undang-undang keadilan iklim. “Intinya memastikan perempuan, anak muda, dan masyarakat adat, menjadi beneficiaries dalam satu upaya pengentasan perubahan iklim. Mereka tidak boleh terpinggirkan,” tegasnya.
