jpnn.com - Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi secara resmi telah mendaftarkan Surat Penyampaian Aspirasi dan Permohonan Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR RI melalui usulan DPD RI pada Jumat (6/11/2026).
Permohonan ini diajukan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti melalui tim kuasa hukumnya sebagai langkah responsif dalam menghadapi ketegangan dan turbulensi politik nasional.
BACA JUGA: Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Lihatlah Posisi Duduk Seskab Teddy
Ketua Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi Dr. Bahrain mengatakan perdebatan serta pertanyaan publik yang terus bergulir mengenai legalitas dan legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadikan Sidang Istimewa MPR sebagai suatu kebutuhan hukum dan politik yang tak terhindarkan.
"Dalam hal-ihwal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang belakangan terus dipertanyakan legalitas dan legitimasinya, maka pelaksanaan Sidang Istimewa adalah sebuah keniscayaan sejarah serta kebutuhan hukum dan politik yang saling berkait-kelindan," kata Bahrain dalam siaran persnya, Senin (9/11/2026).
BACA JUGA: Menhut Raja Juli Juga Mundur dari Sekjen PSI, Sudah Bicara dengan Kaesang bin Jokowi
Mantan direktur advokasi YLBHI itu menyoroti wacana pemakzulan (impeachment) yang seharusnya dipelopori oleh DPR RI berdasarkan pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, saat ini justru mengalami kebuntuan dan stagnasi politik.
Menurutnya, peta kekuatan politik di Senayan, baik dari kubu partai koalisi pemerintah maupun partai luar pemerintah, dinilai terjebak dalam polarisasi blok kekuasaan, fragmentasi politik, serta konflik kepentingan yang menghambat penegakan hukum konstitusi.
BACA JUGA: Narasi soal Jenderal Listyo Sadap Prabowo sebagai Pengalihan Isu Harus Dicermati Kritis
Jika kondisi stagnasi ini dibiarkan tanpa kepastian, katanya, maka krisis konstitusional dan erosi demokrasi akan berlarut-larut serta berisiko mengabaikan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, DPD RI didorong mengambil peran dengan menempuh langkah-langkah konstitusional, termasuk terobosan hukum yang ekstraordinari melalui tindakan administrasi pemerintahan dengan mengusulkan MPR menggelar Sidang Istimewa.
"Sidang Istimewa merupakan instrumen konstitusional yang responsif dalam upaya mengatasi turbulensi politik nasional, kekosongan kekuasaan, maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar bernegara," ucap Bahrain.
Melalui penyerahan permohonan ini, Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi berharap DPD RI dapat mengambil peran strategis dan solutif demi memulihkan kepastian hukum serta menjaga kestabilan tata kelola bernegara.(Fat/JPNN)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
