jpnn.com, JAKARTA - Penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyisakan tiga pertanyaan.
Siapa yang memberi perintah? Siapa yang membiayai? Dan, ke tangan siapa hasil sadapan itu mengalir?
BACA JUGA: Heboh Penyadapan Presiden, Sahroni: Saya Mendukung Jenderal Suyudi Mengusut Kasus Ini
Pengacara sekaligus salah satu pendiri Partai Gerindra Rahmat Sorialam Harahap, S.H., mendesak Bareskrim Polri menjawab ketiga pertanyaan itu.
Dia meminta penyidik menelusuri aliran dana dan jalur distribusi hasil sadapan untuk mengungkap semua pihak yang berperan, dari pelaksana hingga pihak yang diduga mengendalikan operasi.
BACA JUGA: Jubun Soroti Ancaman Keamanan Negara dalam Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Rahmat menilai perkara ini menyangkut keamanan komunikasi kepala negara.
Oleh karena itu, dia meminta penyidik mendalami untuk apa pihak-pihak itu mengumpulkan informasi tersebut dan bagaimana mereka menggunakan informasi itu.
BACA JUGA: Guru Besar Nilai Skandal Penyadapan Presiden Belum Memenuhi Unsur Makar
Menurutnya, spekulasi soal Pemilu 2029 terlalu sempit untuk menjelaskan perkara yang motifnya masih perlu penyidik buktikan.
Dia juga meminta penyidik mendalami apakah ada pihak yang berupaya mengganggu jalannya pemerintahan.
Jika penyidik menemukan indikasi makar, penilaiannya harus bertumpu pada bukti dan terpenuhinya unsur pidana.
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Dua hari kemudian, Polri mengungkap dugaan peran tersangka lain berinisial SU dalam pemberian izin penyadapan.
Rahmat turut mendorong evaluasi akses terhadap komunikasi sensitif di lingkungan kepresidenan dan kabinet.
Jika penyidikan menemukan bukti keterlibatan pejabat, ia meminta aparat menindaklanjuti temuan tersebut secara hukum dan menjadikannya dasar evaluasi jabatan.
Menurut Rahmat, perkara ini baru terang benderang ketika publik memperoleh kejelasan tentang siapa yang menjalankan penyadapan, siapa yang mengaturnya, siapa yang membiayainya, dan siapa yang memanfaatkan hasilnya.
Dia meminta penyidik menyampaikan perkembangan penyidikan sejauh dimungkinkan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
