Oleh: Prof Dr Abd Hamid Paddu, MA*
KOTA Makassar berulang tahun ke-419. Ulang tahun mestinya bukan sekadar kesempatan menepuk dada, melainkan evaluasi bersama: apa yang berhasil, apa yang gagal, dan siapa yang menanggung akibatnya.
Saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana. Makassar sering disebut sedang naik kelas. Naik kelas untuk siapa? Untuk pemilik modal yang gedungnya bertambah tinggi, atau untuk keluarga pekerja yang setiap pagi menghitung ongkos angkutan, harga beras, dan biaya sekolah?
Sebuah kota tidak naik kelas hanya karena wajah pusat bisnisnya makin mengilap. Ukurannya adalah kualitas hidup mereka yang paling sering luput dari foto peresmian. Angka ekonomi memang memberikan alasan untuk optimistis.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Makassar 5,40 persen (2022), 5,31 persen (2023), 5,56 persen (2024), dan 5,34 persen (2025). Triwulan pertama 2026 tumbuh 6,61 persen secara tahunan. Jangan keliru membaca angka terakhir sebagai hasil setahun penuh.
Produk domestik regional bruto harga berlaku pada 2025 sekitar Rp261,38 triliun. Mesin ekonomi bergerak, tetapi pertanyaannya tetap: siapa ikut di dalam gerbong?
Pengangguran terbuka turun dari 11,82 persen (2022) menjadi 9,60 persen (2025). Kemiskinan juga turun dari 4,58 persen (2022), menjadi 5,07 persen (2023), lalu 4,43 persen (2025). Kemajuan ini patut diakui, bukan disembunyikan demi kritik.
Hampir satu dari sepuluh angkatan kerja masih menganggur. Mereka yang bekerja pun belum tentu memperoleh upah layak, kepastian penghasilan, atau perlindungan ketika sakit. Di situlah rapor ekonomi harus dibaca lebih jujur.
Konsumsi rumah tangga pada 2025 Rp129,38 triliun berdasarkan harga berlaku. Besar sekali, tetapi jangan buru-buru menyebutnya bukti daya beli rakyat menguat. Angka nominal bisa membesar karena harga naik dan penduduk bertambah.
Tunjukkan konsumsi riil per kapita, upah riil, biaya hidup, dan kondisi keluarga berpendapatan rendah. Seorang ibu di pasar tidak membayar belanjaan dengan statistik pertumbuhan. Ia membayar dengan isi dompet yang mungkin semakin tipis sebelum akhir bulan.
Lalu keluarlah dari ruang rapat. Lihat jalan raya ketika warga berangkat bekerja. Lampu merah diterobos, marka diabaikan, kendaraan berhenti sesuka hati. Bukan semua pengendara melakukan itu, tetapi pelanggaran yang terlihat berulang sudah cukup menggambarkan lemahnya pengawasan.
Jalan kota seperti kehilangan kewibawaan aturan. Orang yang tertib justru sering dibuat kalah oleh orang yang paling berani menyerobot. Apakah ini wajah kota modern yang kita banggakan?
Antrean solar menambah luka. Truk dan bus mengular di sekitar SPBU, mengambil badan jalan, mengganggu kendaraan lain, bahkan menciptakan situasi yang membahayakan. Pembatasan waktu antre pernah dibicarakan, tetapi warga berhak bertanya apakah aturan benar-benar berjalan.
Jika pukul sepuluh pagi kendaraan berat masih menguasai ruang lalu lintas, siapa yang menegur? Siapa mengawasi distribusi bahan bakar bersubsidi? Kemacetan bukan sekadar rasa kesal. Ia membakar waktu produktif, bahan bakar, kesehatan, dan uang masyarakat.
Masuklah ke lingkungan permukiman. Sebagian jalan berubah menjadi deretan lapak tanpa penataan, parkir semaunya, dan akses rumah yang menyempit. Pedagang kecil harus dilindungi, sebab mereka mencari nafkah.
Akan tetapi, hak berdagang tidak boleh menghapus hak tetangga mendapat jalan yang aman. Bagaimana ambulans lewat ketika setiap meter bahu jalan telah dikuasai? Bagaimana pemadam kebakaran masuk saat darurat? Kota yang beradab mampu menata ruang bersama tanpa memusuhi rakyat kecil.
Di mana lurah kita? Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa semua lurah tidak bekerja. Saya justru menghendaki jabatan lurah kembali memiliki arti nyata. Mereka tidak cukup hadir pada seremoni, rapat koordinasi, atau dokumentasi kegiatan.
Setiap lurah mesti mengenali titik parkir liar, saluran tersumbat, bangunan yang mengganggu akses, dan aduan yang tak selesai. Berikan target yang terukur, umumkan hasilnya, lalu nilai bersama warga. Pemerintahan dimulai dari lorong, bukan dari panggung kehormatan.
Masalah sampah lebih memalukan lagi. Makassar menghasilkan sekitar seribu ton sampah setiap hari, sementara tempat pemrosesan akhir menghadapi tekanan berat. Pemkot pernah menerima sanksi administratif terkait tata kelola sampah.
Instruksi pemilahan dari sumber pada 2026 merupakan langkah yang benar, tetapi perintah tertulis tidak otomatis mengangkat plastik dari kanal. Selokan yang tertutup sampah, air yang menghitam, dan bau yang mengganggu adalah tagihan atas kelalaian kolektif. Kebersihan bukan lomba foto sebelum dan sesudah kerja bakti.
Warga ingin melihat laporan yang lebih sederhana daripada slogan. Berapa ton sampah berhasil dikurangi sebelum sampai ke tempat pembuangan? Berapa rumah tangga rutin memilah? Kanal mana dibersihkan, siapa bertanggung jawab, dan apakah tetap bersih tiga puluh hari kemudian?
Angka itu harus terbuka sampai tingkat kelurahan. Libatkan sekolah, pengelola pasar, pelaku usaha, dan komunitas warga. Namun jangan memindahkan seluruh beban kepada masyarakat. Pemerintah tetap wajib menyediakan pengangkutan, sarana pengolahan, serta penegakan aturan yang konsisten.
Rapor berikutnya menyangkut demokrasi. Partisipasi pemilih pada Pilkada Makassar 2024 sekitar 57,76 persen, menurut laporan KPU yang dikutip media. Angka itu patut direnungkan, bukan dijadikan alasan menyalahkan pemilih. Orang enggan terlibat ketika suara mereka terasa tidak mengubah apa pun. Demokrasi tidak berakhir setelah kotak suara ditutup. Ia diuji saat warga meminta lampu jalan diperbaiki, mengadukan parkir liar, atau mempertanyakan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.
Karena itu musyawarah pembangunan harus lebih dari daftar hadir. Publikasikan usulan warga, alasan menerima atau menolaknya, nilai anggarannya, dan perkembangan pelaksanaannya. Sediakan catatan pengaduan yang dapat diperiksa: keluhan masuk, batas waktu tanggapan, penyelesaian, dan penanggung jawab.
Buka ruang bicara bagi perempuan, anak muda, penyandang disabilitas, pedagang, pengemudi, serta warga kepulauan. Kritik bukan gangguan terhadap pemerintahan. Kritik adalah alarm yang menyelamatkan pemerintah dari rasa puas diri.
Pada usia ke-419, masyarakat tidak meminta Makassar menjadi kota tanpa masalah. Itu mustahil. Namun, warga berharap pemerintah berhenti mengukur kemajuan hanya dari proyek dan acara.
Tetapkan kontrak kinerja yang bisa diuji: jalan lebih tertib, antrean solar berkurang, kanal lebih bersih, waktu pengaduan lebih singkat, pekerjaan lebih bermutu, dan keluarga rentan lebih terlindungi. Laporkan secara berkala, termasuk ketika target gagal. Keberanian mengakui kekurangan adalah tanda pemimpin yang ingin memperbaiki kota.
Masalah pokoknya bukan kekurangan dokumen perencanaan. Makassar memiliki perangkat birokrasi, anggaran, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil yang mampu memeriksa kegagalan kebijakan secara terbuka. Yang kerap hilang ialah hubungan antara belanja publik dan perubahan yang dialami warga.
Setiap rupiah untuk penataan lalu lintas semestinya menghasilkan simpang yang lebih aman. Setiap rupiah untuk persampahan semestinya mengurangi timbunan yang masuk ke kanal. Setiap program pemberdayaan seharusnya dapat menunjukkan keluarga mana yang pendapatannya benar-benar membaik. Bila tidak, anggaran hanya berpindah dari kas daerah menjadi laporan pertanggungjawaban, tanpa cukup mengubah kehidupan.
Wali kota dan DPRD perlu membuka pemeriksaan kinerja layanan per tiga bulan, bukan sekadar membandingkan serapan belanja. Undang warga yang paling sering merasakan macet, banjir, sampah, dan mahalnya hidup. Dengarkan mereka sebelum menentukan prioritas.
Apabila jalan lingkungan kacau, jangan semuanya diselesaikan dengan operasi sesaat. Bangun aturan ruang, jadwal pengawasan, mekanisme sanksi, dan alternatif tempat usaha. Bila sistemnya tidak berubah, pelanggaran akan kembali sehari setelah petugas pergi. Reformasi kota membutuhkan kesabaran institusional, bukan hanya ketegasan di depan kamera pemerintah.
Jadi, hijau atau merah rapor Makassar? Ekonominya menunjukkan hijau yang harus dijaga. Tetapi di jalan, lorong, kanal, dan ruang partisipasi, warna merah masih terlalu nyata untuk ditutup dengan lampu perayaan.
Jangan biarkan angka pertumbuhan menjadi tirai bagi ketidaktertiban. Jangan biarkan rakyat hanya menjadi penonton pembangunan di kotanya sendiri. Makassar sungguh naik kelas ketika aturan dihormati, pelayanan terasa, dan kesejahteraan menjangkau rumah-rumah biasa. Itulah hadiah ulang tahun yang pantas diperjuangkan. (*)
*Penulis adalah Guru Besar Ekonomi Keuangan Publik
