JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Pusat Studi Politik, Hukum, Pemilu, dan Demokrasi Universitas Andalas Feri Amsari mempertanyakan alasan pemerintah menuduh aksi penyadapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi adalah tindakan makar.
Feri menyatakan alat bukti yang sejauh ini disampaikan Bareskrim Polri tidak cukup untuk menyimpulkan makar. Sebab, belum ada bukti yang terbuka bahwa para pelaku bermufakat untuk menggulingkan pemerintah.
Baca Juga: Tito Karnavian Bantah Dicekal terkait Penyadapan: Dari 2019 Saya Tak Ikut Urusan Polisi
Pakar hukum itu juga menilai tuduhan makar tersebut tidak terlepas dari pertikaian politik. Menurutnya, dalam sejarah Indonesia, tuduhan makar umum dilontarkan ketika ada pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan.
"Tidak lazim juga sebenarnya upaya makar itu berani dilakukan oleh kepolisian," kata Feri Amsari dalam program "Kompas Petang" KompasTV, Senin (9/11/2026).
"Saya melihat kalau, praktik sejarah kita, tuding-menuding makar ini biasa dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dalam situasi dan keadaan yang kemudian dibuat rumit sendiri agar punya argumentasi untuk menuding berbagai hal."
Lebih lanjut, Feri mempertanyakan sejumlah tindakan pemerintah yang dinilai memperkeruh suasana. Salah satunya adalah pengerahan pasukan besar-besaran ke Jakarta usai Listyo Sigit ditangkap.
Feri Amsari pun menolak wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait kasus penyadapan presiden.
Wacana ini sebelumnya disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Politikus Gerindra itu menyebut Perppu bisa diterbitkan karena pasal makar dalam KUHP dinilai tidak memadai untuk memproses kasus yang bergulir saat ini.
Feri Amsari menekankan pasal 191 dan 196 KUHP telah mencakup segala hal berhubungan dengan makar. Sedangkan aksi penyadapan, doxxing, dan lain-lain telah termuat dalam pasal pidana umum.
"Menurut saya begini, jangan sampai kemudian karena pertikaian politik ini kerugian konstitusionalnya menjadi besar," kata Feri Amsari.
Baca Juga: Habiburokhman Klaim Kasus Penyadapan Lebih Serius dari Makar, Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- kasus penyadapan presiden
- makar
- pasal makar
- listyo sigit prabowo
- feri amsari
- tuduhan makar
