Setelah Slamet Uliandi, Akankah Ada Tersangka Baru dalam Kasus Penyadapan?

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri masih melanjutnya penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Penyidik telah memeriksa sedikitnya 13 orang saksi dan lima ahli yang terdiri dari tiga ahli informasi dan transaksi elektronik serta dua ahli pidana.

Hingga Selasa (10/11/2026), Polri juga sudah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka. Tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Kemudian pada 5 November, polisi menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Terkait penyidikan kasus dugaan penyadapan itu, Polri juga sudah mengajukan permohonan perlindungan untuk enam orang saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/11/2026), membenarkan bahwa Polri telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi. Namun, Susilaningtyas menolak untuk merinci para saksi yang dimintakan perlindungan karena bersifat rahasia.

”Diajukan minggu lalu. (Sekarang) masih dilakukan penelaahan,” katanya.

Irjen Slamet Uliandi menjadi tersangka keempat yang dirilis Bareskrim Polri dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan banyak tokoh lainnya. Ia disebut berperan sentral dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri, Slamet Uliandi memiliki peran supervisi, termasuk memberi persetujuan file yang bisa disadap atau dihapus. Dengan kewenangan itu, ia memberikan persetujuan penyadapan kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi, dalam rentang 2025-2026. Ia bahkan disangka menyetujui penghapusan file hasil penyadapan, awal Oktober 2026.

”Pada awal Oktober 2026, tersangka AS (Ahrie Sonta) meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU (Slamet Uliandi), dan SU meng-ACC menghapus file hasil penyadapan selama ini,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Polri Brigadir Jenderal (Pol) Suhermanto saat jumpa pers, di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Meski demikian, berbeda dengan tiga tersangka lain yang disebut ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, Slamet diputuskan tidak ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.

Semenjak mengumumkan penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka pada 5 November 2026, Bareskrim Polri belum menyampaikan mengenai adanya tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan. Sejumlah nama sempat beredar dan disebut-sebut akan ikut terseret dalam skandal tersebut, tetapi dibantah tegas oleh Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin.

Meski demikian, sejumlah kalangan mendorong Polri untuk mengusut siapa saja yang terlibat, termasuk auktor intelektualis dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan tokoh lainnya.

Komisi III DPR telah mengagendakan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto khusus untuk membahas kasus dugaan penyadapan pada Kamis (12/11/2026). Rapat digelar untuk membahas perkembangan penanganan kasus tersebut secara komprehensif, mulai dari pengungkapan auktor intelektualis (dalang), motif, hingga pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat.

Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR akan mengawal penanganan perkara ini sampai seluruh fakta terungkap sejelas-jelasnya. ”Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” ucapnya di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Polri belum juga mengungkap motif dan tujuan penyadapan ilegal tersebut secara rinci. Bareskrim Polri baru mengungkap bahwa empat jenderal polisi menjadi tersangka diduga telah memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi yang sah, serta tidak berkaitan dengan penegakan hukum. Mereka juga diduga berupaya menghapus jejak log dari sistem pada Oktober 2026.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 Ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Meski demikian, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menduga penyadapan dilakukan salah satunya untuk membungkam kelompok-kelompok kritis. 

”Kalau melihat dari seluruh pengalaman PDI-P, proses penyadapan itu juga dilakukan sebagai upaya pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis, bahkan termasuk PDI-P,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto seusai berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026) sore.

PDI-P, kata Hasto, telah mengendus indikasi penyadapan sejak lama. Namun, intensitasnya terlihat semakin masif sejak Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 90 Tahun 2023 pada medio Oktober 2023.

Putusan yang berisi perluasan syarat usia calon presiden dan wakil presiden itu disebut-sebut telah memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kapolri di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan yang juga dihadiri Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dan jajaran kepolisian lainnya itu digelar hanya berselang beberapa hari setelah publik diguncang oleh penetapan empat perwira tinggi berpangkat jenderal sebagai tersangka.

Para mantan Kapolri yang hadir itu merupakan pemimpin Korps Bhayangkara di era Reformasi. Namun, di antara mereka tidak terlihat Jenderal Polisi (Purn) Idham Aziz. Pihak Istana tidak menjelaskan apakah Idham berhalangan hadir atau tidak diundang.

Menurut keterangan resmi akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan di Hambalang tersebut menjadi ruang bagi para tokoh senior Polri untuk menyampaikan pandangan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan masyarakat. Mereka berkomitmen mengawal penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

”Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” tulis keterangan tersebut, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto memandang pertemuan itu bertujuan untuk menegaskan kepada publik bahwa institusi kepolisian dalam kendali penuh Presiden.

“Apa yang dilakukan Presiden itu adalah untuk menunjukkan under control-nya kepolisian hari ini di bawah kendali Presiden, sekaligus bagian dari sequence yang tidak bisa dipisahkan antara pemanggilan para mantan Kapolri dan Kepala BIN,” ujar Gun Gun.

Kalangan masyarakat sipil juga mendorong kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, aktivis, hingga jurnalis itu diusut tuntas dan transparan. Bukan hanya itu, publik juga mendorong agar kasus tersebut tidak sampai membuat persoalan bangsa lainnya menjadi terbengkalai.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, misalnya, menyatakan, Muhammadiyah mendukung Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum dalam kasus penyadapan. Muhammadiyah juga mendorong kasus tersebut diselesaikan sesuai porsinya secara adil, obyektif, dan transparan.

Meski demikian, Haedar mengingatkan agar kasus tersebut tidak membuat kasus-kasus lainnya dilupakan, termasuk perkara-perkara korupsi. ”Ketika ada kasus penyadapan, jangan berhenti juga (penanganan) kasus korupsi yang terus terjadi,” katanya.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu larut dalam kehebohan yang menyertai terungkapnya kasus ini. Saat ini, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa kasus itu diselesaikan dengan proses hukum.