Google, Meta Platforms, dan TikTok menggugat Pemerintah California, Amerika Serikat, untuk memblokir penerapan undang-undang baru yang membatasi fitur media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Padahal ketiga perusahaan ini mau mengikuti aturan PP TUNAS atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak di Indonesia.
Alasannya, Google, TikTok, dan induk Instagram, Meta menilai aturan Pemerintah California melanggar kebebasan berbicara dan kewenangan orang tua dalam mengawasi penggunaan internet anak.
Dalam gugatan terpisah yang diajukan pada Rabu (4/11), Google, Meta, dan TikTok mempersoalkan Undang-Undang Nomor 1709 atau Assembly Bill 1709. Regulasi ini bertujuan membatasi risiko kecanduan anak terhadap platform media sosial.
Undang-undang itu melarang platform menawarkan fitur yang dinilai mengeksploitasi kondisi psikologis anak sehingga mendorong penggunaan secara kompulsif atau sulit dikendalikan. Fitur yang menjadi sasaran aturan itu antara lain rekomendasi konten personal dan pemutaran video otomatis atau autoplay.
Regulasi itu juga mewajibkan platform menghapus akun anak-anak yang memiliki fitur-fitur tersebut.
Google, Meta, dan TikTok menilai Pemerintah California secara keliru memaksakan preferensi negara bagian mengenai cara platform menyajikan konten kepada anak-anak. Menurut mereka, aturan tersebut menggantikan penilaian orang tua dalam menentukan penggunaan layanan digital oleh keluarga.
Ketiga perusahaan juga berpendapat regulasi itu bertentangan dengan perlindungan kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Selain itu, mereka menilai aturan tersebut bertentangan dengan Section 230 Communications Decency Act, ketentuan federal yang secara luas melindungi platform daring dari tanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna.
Kantor Jaksa Agung California Rob Bonta, yang bertugas menegakkan UU itu dan menjadi satu-satunya pihak tergugat, menyatakan sedang meninjau gugatan tersebut.
"Kantor kami berkomitmen untuk membela hukum California yang masuk akal untuk melindungi anak-anak di dunia maya," kata kantor Jaksa Agung California dalam pernyataannya pada Kamis.
Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang tersebut pada 10 September. Ia menyatakan keselamatan anak harus menjadi inti dari setiap pembahasan mengenai teknologi.
Newsom juga menegaskan California tidak akan tinggal diam ketika teknologi yang tidak diatur dinilai membahayakan anak-anak.
Undang-undang tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027, kecuali pengadilan memutuskan membatalkan atau menangguhkan penerapannya.
Juru bicara Google Jose Castaneda mengatakan orang tua berada pada posisi terbaik untuk mengambil keputusan bagi keluarga mereka.
Menurut Google, aturan yang terlalu luas justru dapat merusak sistem yang telah dibangun perusahaan untuk membantu anak-anak menemukan video berkualitas tinggi dan sesuai usia.
Sementara itu, Meta menyatakan California tidak dapat mengesampingkan penilaian editorial perusahaan dalam mengkurasi dan menampilkan miliaran unggahan di platformnya.
Meta juga mempersoalkan aturan tersebut karena dinilai membatasi penggunaan layanan tertentu bagi anak-anak, sementara mereka masih dapat menghabiskan waktu tanpa batas di platform daring lain yang menawarkan layanan serupa.
TikTok juga menentang pembatasan tersebut. Perusahaan menyatakan kebebasan berbicara yang dilindungi konstitusi tidak dapat ditekan hanya untuk melindungi anak muda dari ide atau gambar yang dianggap tidak pantas oleh badan legislatif.
Penolakan terhadap regulasi California juga datang dari kelompok advokasi hak digital. Electronic Frontier Foundation menyebut undang-undang tersebut sebagai ancaman besar terhadap privasi dan kebebasan berbicara.
Meta hingga Google Hadapi Ribuan Gugatan soal Kecanduan MedsosPerdebatan mengenai pembatasan media sosial untuk anak tidak hanya berlangsung di California. Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat juga telah mengatur akses anak-anak terhadap platform media sosial.
Di tingkat internasional, sejumlah negara menerapkan pembatasan serupa. Australia dan Indonesia misalnya, memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Sementara itu, Meta pada Agustus menyetujui pembayaran hingga US$ 18 juta dan pembatasan penggunaan Facebook serta Instagram oleh remaja berdasarkan kesepakatan dengan hampir seluruh negara bagian di Amerika Serikat.
Kesepakatan tersebut berkaitan dengan tuduhan bahwa perusahaan melanggar ketentuan privasi dan perlindungan konsumen.
Google, Meta, TikTok, serta Snap, perusahaan induk Snapchat, juga masih menghadapi ribuan tuntutan hukum dari individu, distrik sekolah, pemerintah kota, dan lembaga pemerintah lainnya.
Para penggugat menuduh perusahaan-perusahaan itu merancang layanan yang membuat anak-anak kecanduan media sosial. Praktik ini dinilai berkontribusi terhadap krisis kesehatan mental yang memicu dampak seperti kecemasan, depresi, hingga bunuh diri.
Google mengajukan gugatan di pengadilan federal di San Jose, California. Meta mengajukan gugatan di San Francisco, sedangkan TikTok menggugat di Los Angeles.
Gugatan Google, TikTok, dan induk Instagram, Meta itu menambah panjang perselisihan antara perusahaan teknologi dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai batas tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak-anak dari risiko penggunaan media sosial.
