Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memfinalisasi opsi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PKB menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui jalur konstitusional demi memberikan kepastian hukum.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan persoalan ijazah Gibran menjadi ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, dalam kondisi konstitusional saat ini, penggunaan HMP merupakan salah satu opsi yang ideal untuk menyelesaikan polemik tersebut.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Khozin menegaskan, pertimbangan PKB menggunakan HMP bukan berarti partainya mengubah sikap politik. Menurutnya, PKB sedang mempertimbangkan jalur konstitusional yang paling tepat untuk merespons persoalan ijazah Gibran.
Ia menjelaskan, DPR memiliki sejumlah hak dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, termasuk Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, kedua hak tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda.
“Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” tegas Khozin.
Ia kemudian menjelaskan penggunaan HMP memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Khozin merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c yang mengatur mengenai materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagai salah satu dasar pengajuan HMP.
“Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket,” ucap Khozin.
Khozin menilai persoalan ijazah Gibran yang telah diputuskan Mahkamah Agung (MA) dan memiliki pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK) tetap berpotensi memunculkan perdebatan konstitusional.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, termasuk apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi “tidak pernah memenuhi syarat pencalonan” atau “tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat” sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” tanya Khozin.
Khozin mengatakan pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari argumentasi konstitusional DPR apabila hak menyatakan pendapat benar-benar diajukan. Menurutnya, DPR perlu menyampaikan dasar argumentasi dan bukti yang digunakan untuk menilai persoalan tersebut dalam kerangka ketentuan konstitusi.
“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” pungkasnya.
