Fraksi Partai Demokrat di DPR RI belum memutuskan sikap terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam polemik ijazah. Demokrat masih menunggu arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Majelis Tinggi Partai.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, persoalan tersebut merupakan masalah serius yang perlu didalami dan dikaji berdasarkan perkembangan yang terjadi. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai langkah yang akan diambil Demokrat.
“Kami belum menentukan sikap pasti, namun tentu ini adalah permasalahan serius, dan kami juga mendalami tentu kemudian mengkaji pada setiap perkembangan yang terjadi. Namun belum ada keputusan, ya kita tunggu saja sampai nanti tentu pimpinan tertinggi kami, ketua umum, dan majelis tinggi tentu menentukan apa langkah-langkah selanjutnya,” kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Herman mengatakan, Demokrat juga akan melihat perkembangan agenda di DPR setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang. Menurutnya, pembahasan mengenai HMP perlu terlebih dahulu diagendakan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Ya tentu kita lihat saja karena kan setelah paripurna kan ada badan musyawarah dari persidangan. Tentu kan segala sesuatunya harus diagendakan dalam Bamus. Jadi nanti kita lihat saja apakah setelah paripurna ini nanti ada rapat Bamus dan kemudian apa yang akan ditetapkan di dalam Bamus,” ujarnya.
Ia menegaskan, Demokrat masih menunggu keputusan bersama dalam rapat Bamus untuk mengetahui apakah polemik tersebut akan masuk dalam agenda pembahasan DPR.
“Jadi kita tunggu saja sampai nanti ada keputusan bersama di rapat Bamus setelah rapat paripurna,” sambung Herman.
Selain itu, Herman menyebut Fraksi Demokrat juga akan menggelar rapat internal pada Selasa siang. Hasil pembahasan di tingkat fraksi dan agenda yang ditetapkan Bamus akan menjadi pertimbangan Demokrat dalam menentukan sikap terkait penggunaan HMP.
“Kami belum memutuskan, ya, kita lihat saja karena kami juga ada rapat fraksi nanti siang, dan tentu kami sangat bergantung kepada agenda yang nanti akan ditetapkan dalam rapat Bamus, yang biasanya dilaksanakan setelah rapat paripurna pembukaan,” tuturnya.
Terkait kabar Gibran akan menghadap Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik tersebut, Herman mengaku belum mendapatkan informasi. Ia memilih tidak berspekulasi dan meminta untuk melihat perkembangan yang terjadi dalam rapat paripurna.
“Saya tidak mendengar ini, dan tentu hari ini adalah pembukaan paripurna untuk masa sidang di bulan November-Desember ini. Jadi saya kira agenda utama hari ini adalah pembukaan masa sidang. Entah nanti apa yang berkembang, tentu tidak ingin berasumsi, kita lihat saja nanti apa yang akan berkembang di dalam paripurna,” pungkasnya.
