JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, meminta anggota DPR dari fraksi PKS tidak langsung menggunakan hak menyatakan pendapat.
Ia menilai mereka dapat menggunakan hak lainnya seperti hak angket, dan memberikan kesempatan bagi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan klarifikasi.
"Ada beberapa yang menyatakan ingin langsung kepada hak menyatakan pendapat. Ajarin dong masyarakat Indonesia ini, PKS, ajarin, bahwa proses-proses seperti itu harus dimulai juga dari mungkin hak bertanya, kemudian angket, baru kemudian ujungnya hak menyatakan pendapat," ujarnya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, langkah PKS dan pihak lain yang langsung ingin menyatakan hak menyatakan pendapat, ingin menutup ruang bagi Wapres Gibran untuk mengklarifikasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ia menilai DPR harusnya memberikan ruang bagi Gibran untuk memberikan penjelasan.
Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran, Hasto PDIP Sebut Hak Menyatakan Pendapat Pilihan Paling Rasional
Bestari mengaku beberapa waktu lalu bertemu dengan Gibran, di mana di dalam kesempatan itu Gibran menyatakan akan menunjukkan bukti riwayat pendidikannya.
Politikus PSI itu juga meminta DPR tidak membahas pemakzulan Gibran karena bukan kewenangannya.
"Jangan memakzulkan. Memakzulkan kan bukan kewenangan DPR, tapi nanti ada rangkaian-rangkaian berikutnya sampai ke MPR sana kalau ini berjalan," ucapnya.
Merespons pendapat tersebut, anggota DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh mengungkap alasannya langsung ingin menggunakan hak menyatakan pendapat, alih-alih memberikan ruang terlebih dahulu bagi Gibran untuk mengklarifikasi.
Menurutnya, Gibran sudah melanggar etika hukum. Selain itu, pencalonan Gibran sebagai wapres juga menunjukkan ketidakadilan.
Ia pun menyinggung putusan MK yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden, pertimbangan dalam putusan MK soal gugatan syarat pendidikan Gibran yang menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah setara SMA sang wapres, dan putusan MA yang menyatakan suket Gibran batal.
Baca Juga: Bivitri Sebut HMP Pemakzulan Gibran Bisa Segera Dimulai: Putusan Hukum Jelas, Tinggal Proses Politik
Rahmat menilai tiga poin tersebut menunjukkan adanya etika yang tidak baik dalam pencalonan Gibran.
Politikus PKS itu menambahkan, lembaga peradilan tertinggi negara juga sudah mengeluarkan keputusan tentang syarat pendidikan Gibran.
"Fakta hukum sudah dua lembaga tinggi negara yang menegakkan hukum sudah memberikan keputusan dan itu enggak perlu lagi hak angket penyelidikan karena faktanya sudah jelas, dan oleh karena itu jangan mengulur-ulur waktu," tutur Rahmat.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- psi
- hak menyatakan pendapat
- pks
- dpr
- gibran
- gibran rakabuming raka
