Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah menyelesaikan masa reses selama satu bulan.
Rapat paripurna tersebut menjadi agenda pembukaan kembali masa persidangan DPR RI setelah seluruh anggota menjalani masa reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato dalam pembukaan masa sidang tersebut.
Selain rapat paripurna, sejumlah komisi DPR RI juga menjadwalkan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk RUU Perampasan Aset dan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
DPR RI Kembali Bersidang Setelah Masa ResesDPR RI memulai Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui rapat paripurna yang digelar pada Selasa.
Pembukaan masa sidang dilakukan setelah para anggota dewan menjalani masa reses selama 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Selama masa reses, anggota DPR RI kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan anggota dewan di luar masa persidangan.
Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang, Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato.
Namun, DPR RI belum mengumumkan agenda lain yang akan dibahas dalam rapat paripurna tersebut.
Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan AsetSelain agenda pembukaan masa sidang, Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat dengar pendapat untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
Rapat tersebut akan menghadirkan Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang.
Masukan dari kedua narasumber dijadwalkan menjadi bagian dari pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI.
Setelah rapat dengar pendapat, Komisi III DPR RI akan melanjutkan rapat panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset.
Rapat Panja tersebut beragendakan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama perwakilan pemerintah.
Pembahasan DIM menjadi salah satu agenda dalam proses penyusunan ketentuan RUU Perampasan Aset.
Komisi V DPR Gelar Konsultasi Publik Revisi UU Lalu LintasKomisi V DPR RI juga menjadwalkan rapat konsultasi publik mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Rapat tersebut akan melibatkan sejumlah akademisi dan pimpinan perguruan tinggi.
Pihak yang dijadwalkan hadir antara lain Rektor Institut Teknologi Bandung dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti.
Komisi V DPR RI juga mengundang perwakilan Universitas Gadjah Mada, termasuk Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Konsultasi publik tersebut dijadwalkan untuk memperoleh masukan terkait perubahan regulasi lalu lintas dan angkutan jalan.
Pembahasan RUU Berlanjut pada Awal Masa SidangPembukaan Masa Persidangan II menandai dimulainya kembali kegiatan persidangan DPR RI setelah masa reses berakhir.
Sejumlah agenda legislasi telah dijadwalkan berlangsung pada hari pertama masa sidang, termasuk pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III dan revisi UU LLAJ di Komisi V.
Komisi III akan melanjutkan pembahasan bersama pemerintah melalui rapat Panja, sedangkan Komisi V menggelar konsultasi publik dengan kalangan akademisi.
Sementara itu, agenda tambahan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang belum diumumkan DPR RI.
